Defisit Tenaga Kesehatan di Papua Tengah: Tantangan Pelayanan Kesehatan Dasar
Special Plan – Nabire, Rabu – Dinas Kesehatan Papua Tengah mengungkapkan adanya kekurangan signifikan dalam jumlah tenaga medis yang tersedia di seluruh puskesmas. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 447 tenaga kesehatan yang belum terpenuhi, sehingga menyebabkan kendala dalam menjalankan layanan kesehatan dasar. Kepala Dinas Kesehatan setempat, Agus, menjelaskan bahwa dari total 148 puskesmas yang ada, hanya 12 puskesmas atau sekitar 9,5 persen yang memenuhi standar tenaga kesehatan lengkap sesuai kriteria yang ditetapkan. Angka ini menyoroti kebutuhan kritis dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor kesehatan di wilayah ini.
Pengaruh Kekurangan SDM Kesehatan
Menurut Agus, kekurangan tenaga profesional tersebut berdampak langsung pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Defisit tersebut mencakup berbagai jenis tenaga, seperti 55 dokter umum, 115 dokter gigi, satu perawat, 15 bidan, 32 tenaga promosi kesehatan, 65 tenaga sanitasi lingkungan, 74 tenaga gizi, 62 tenaga farmasi, serta 55 Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM). Angka ini menggambarkan bahwa tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan layanan kesehatan di daerah terpencil belum sepenuhnya teratasi.
“Special Plan harus menjadi prioritas utama dalam mengatasi defisit tenaga kesehatan ini,” ujarnya. Agus menekankan bahwa tanpa adanya penambahan SDM sejumlah 447 orang, Program Integrasi Layanan Primer (ILP) tidak akan mampu berjalan optimal.
Upaya Pemprov Papua Tengah untuk Penyelesaian
Agus menyebutkan bahwa Pemprov Papua Tengah akan fokus pada implementasi Special Plan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan distribusi tenaga kesehatan. Menurutnya, saat ini sekitar 127 puskesmas yang terdaftar, dengan 60 hingga 70 di antaranya sudah terakreditasi. ILP, yang menjadi bagian dari Special Plan, bertujuan memperkuat layanan pencegahan penyakit di tingkat dasar, namun penyelesaian kekurangan tenaga kesehatan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Untuk menjawab kekurangan tersebut, Pemerintah Daerah menyiapkan berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan SDM sektor kesehatan. Salah satu langkah utama adalah pengoptimalan program Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus (Tugsus) dari Kementerian Kesehatan. Menurut Agus, kuota Tugsus harus diberikan kepada putra-putri asli Papua yang tinggal di daerah masing-masing, agar menumbuhkan kestabilan tenaga medis di wilayah terpencil.
Penjelasan tentang Skema Tunjangan Profesi
Dinas Kesehatan Papua Tengah juga mengusulkan skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi kepada Kementerian Kesehatan. Skema ini dianggap sebagai solusi permanen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah pedalaman, yang sebelumnya mengalami eksodus akibat pendapatan terbatas. Model ini mirip dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dibiayai dari APBN, dengan harapan dapat meningkatkan daya tarik profesi kesehatan bagi warga setempat.
Agus berharap usulan penambahan 447 tenaga kesehatan dapat segera diimplementasikan dalam Special Plan. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketersediaan tenaga yang memadai, terutama di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem dan kepadatan penduduk rendah. “Tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan pengelolaan SDM secara efisien,” tambahnya.
Strategi Lain dalam Pemenuhan Tenaga Kesehatan
Selain penugasan khusus, Dinas Kesehatan juga mendorong afirmasi bagi tenaga kesehatan honorer agar lebih diutamakan dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang sulit menarik tenaga profesional dari luar. Dinas Kesehatan menyusun rencana kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan data yang diintegrasikan dengan kondisi lapangan, kemampuan APBD, serta formasi ASN daerah.
Dengan Special Plan sebagai kerangka kerja utama, Pemprov Papua Tengah berupaya membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Tantangan terbesar terletak pada pengelolaan anggaran dan keselarasan antara kebutuhan lapangan dengan alokasi sumber daya. Jika diterapkan secara efektif, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan program ILP sebagai bagian dari rencana nasional.
