Biodiversity Credit Dipromosikan sebagai Instrumen Finansial Inovatif
New Policy – Sebagai bagian dari new policy yang sedang dikembangkan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) aktif mendorong penerapan biodiversity credit sebagai solusi pembiayaan inovatif untuk mengatasi kekurangan pendanaan dalam konservasi keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, Bappenas memandang biodiversity credit sebagai alat strategis yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, sejalan dengan visi Indonesia menjadi negara yang berkelanjutan. Menurut data Biodiversity Expenditure Review, dana yang diperlukan untuk keanekaragaman hayati mencapai Rp118,5 hingga Rp163,8 triliun per tahun, sedangkan pendanaan yang dialokasikan saat ini hanya sekitar Rp21,6 triliun, menciptakan kesenjangan hingga 82–87 persen.
Peran Biodiversity Credit dalam Mendorong Konservasi
“Melalui new policy ini, Kementerian PPN/Bappenas menekankan bahwa biodiversity credit bukan hanya sekadar instrumen finansial, tetapi juga representasi dari komitmen nasional terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, dalam acara Biodiversity Credit Policy Dialogue: Indonesia–Australia, Jakarta, Sabtu.
Teguh menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan, serta menjadi aset ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dengan new policy yang dirancang, pemerintah bertujuan mengatasi keterbatasan dana yang selama ini menghambat upaya pelestarian lingkungan. Biodiversity credit diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengalihkan investasi ke proyek yang berdampak lingkungan positif, seperti reboisasi, restorasi ekosistem, atau pengelolaan sumber daya alam secara ramah lingkungan.
Langkah Awal dan Kemitraan Internasional
Dalam upaya mewujudkan new policy ini, Bappenas dan lembaga terkait sedang melakukan tiga proyek percontohan, serta mendorong penyusunan white paper yang akan menjadi pedoman untuk membangun pasar biodiversity credit yang transparan dan berkelanjutan. Dokumen tersebut diharapkan menegaskan mekanisme penerapan, standar pengukuran, dan pertanggungjawaban untuk memastikan keberhasilan skema ini.
Sebagai bagian dari new policy, kerja sama dengan Australia menjadi fokus utama. Australia telah memberikan contoh penerapan pasar biodiversitas credit melalui Nature Repair Market, yang selaras dengan Australian Carbon Credit Unit Scheme (ACCU). Skema ini mengakui peran masyarakat First Nations dalam menjaga keanekaragaman hayati, serta menegaskan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya asset alam, tetapi juga kapital alam yang perlu dilestarikan.
Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup, Noer Adi Wardojo, menambahkan bahwa keberhasilan new policy ini bergantung pada keterlibatan berbagai pihak secara inklusif. Ia menegaskan bahwa pembentukan tim khusus, pendekatan berintegritas tinggi, dan kerangka tata kelola yang solid adalah kunci untuk memastikan biodiversity credit bisa memberikan dampak nyata. “Perlu adanya koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat, baik dari kalangan akademisi, pengusaha, maupun masyarakat adat, agar new policy ini dapat berjalan secara efektif,” jelas Noer.
Menurut strategi yang dicanangkan, new policy ini juga bertujuan untuk memperkuat implementasi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Dokumen ini memberikan arah untuk pengembangan keanekaragaman hayati sejalan dengan visi RPJMN 2025–2029. Selain itu, new policy diharapkan bisa mendukung pencapaian target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) dan Perjanjian Paris, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari new policy, Bappenas menggencarkan upaya peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan swasta dalam memahami konsep biodiversity credit. Program ini bertujuan menciptakan kesadaran bahwa investasi dalam lingkungan bukan hanya bagian dari kebijakan lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi jangka panjang. Dengan new policy yang diusung, pemerintah berharap bisa menciptakan pasar yang lebih dinamis, di mana stakeholder bisa mengambil bagian dalam menjaga keanekaragaman hayati.
