Solving Problems: Purbaya Setujui Dana Riset Rp200 Juta untuk Evaluasi Produksi Ikan Danau Toba
Solving Problems – Dalam upaya menyelesaikan masalah keterbatasan produksi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui dana riset sebesar Rp200 juta untuk mengevaluasi kapasitas budidaya ikan di Danau Toba. Langkah ini diambil setelah perusahaan PT Aqua Farm Nusantara mengajukan keluhan terkait aturan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam sidang debottlenecking yang digelar di Jakarta, Selasa.
Perizinan Produksi Ikan yang Diperdebatkan
Tri D Saputra, direktur utama PT Aqua Farm Nusantara, mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 60/2021 menetapkan batas produksi budidaya ikan keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba sebesar 10.000 ton per tahun. Namun, perusahaan tersebut telah memperoleh izin hingga 34.314 ton per tahun, yang jauh lebih tinggi dari kapasitas yang ditetapkan dalam aturan tersebut.
Kapasitas produksi yang sebenarnya bisa mencapai 26.000 hingga 30.000 ton per tahun, meski perizinan menetapkan angka hingga 34.314 ton per tahun,” jelas Tri. Ia menekankan bahwa aturan tersebut terasa kaku karena dibuat untuk masa 2021-2024, sementara kondisi lingkungan dan ekonomi telah berubah.
Keluhan PT Aqua Farm Nusantara menyoroti ketidaksesuaian antara kapasitas fisik danau serta izin produksi. Menurut Tri, data terbaru menunjukkan bahwa daya dukung Danau Toba terhadap budidaya ikan masih cukup baik, sehingga batas produksi seharusnya bisa ditingkatkan. Dengan dana riset ini, pemerintah berharap mampu menyelesaikan masalah yang menghambat pertumbuhan sektor perikanan di wilayah tersebut.
Evaluasi dan Tantangan Peraturan
Debottlenecking yang diinisiasi oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas produksi ikan di Danau Toba. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan memastikan bahwa peraturan yang berlaku tidak menghambat potensi pertumbuhan industri. Menurut data yang diperoleh, lahan danau serta sumber daya alam lainnya masih mampu menopang produksi yang lebih besar.
Menurut Purbaya, dana riset ini akan digunakan untuk mengumpulkan data lapangan, menganalisis dampak lingkungan, serta merancang rekomendasi untuk penyesuaian kebijakan. “Dengan Solving Problems yang lebih terarah, kita bisa menyelesaikan hambatan yang ada dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan,” tambahnya.
Kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menjadi faktor penting dalam evaluasi ini. Kebijakan tersebut menyebutkan status trofik danau yang perlu dipertimbangkan agar pertumbuhan ikan tidak menyebabkan kerusakan ekosistem. Dengan Solving Problems yang lebih komprehensif, evaluasi ini diharapkan bisa memberikan solusi yang berkelanjutan untuk kedua aspek ekonomi dan lingkungan.
