MTI: Audit independen perkuat keselamatan transportasi laut

MTI: Audit Independen Kunci Penguatan Keselamatan Transportasi Maritim

Beritaturah.com – MTI – Jakarta — Pasca terjadinya kebakaran pada kapal KMP Mutiara Sentosa II, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan pelaksanaan audit keselamatan yang dilakukan oleh lembaga independen. Langkah ini dinilai krusial guna memperkuat ekosistem transportasi nasional secara menyeluruh. Inisiatif tersebut juga bertujuan meningkatkan pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan bagi penumpang angkutan umum.

Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara objektif oleh pihak ketiga. Hal ini diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi bagi seluruh penyelenggara transportasi dalam jangka panjang. “Perlindungan keselamatan bagi penumpang angkutan umum baik darat, laut dan udara menjadi prioritas tinggi,” tegas Haris saat ditemui ANTARA di Jakarta pada hari Rabu.

Insiden sebagai Momentum Perubahan

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons langsung terhadap kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang terjadi di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus. Kejadian tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat akan perlunya pembenahan sistem keselamatan pelayaran yang lebih komprehensif.

MTI memandang momen ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi laut. Pembenahan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara simultan. Haris menegaskan bahwa peningkatan keselamatan merupakan tanggung jawab bersama antara regulator, operator, dan pengguna jasa. Setiap lapisan sistem harus mampu menjalankan perannya secara optimal demi terciptanya keamanan maksimal.

Peran Aktif Pengguna dan Operator

Dari perspektif pengguna jasa, MTI mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai pertimbangan utama. Masyarakat diminta menghindari praktik perjalanan di luar manifes meskipun tersedia tarif yang lebih murah. Menurut MTI, kesadaran penumpang terhadap pentingnya prosedur keselamatan akan menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya keselamatan transportasi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, bagi operator, MTI menekankan pentingnya disiplin awak kapal dalam mematuhi batas kapasitas penumpang. Praktik kelebihan muatan yang membahayakan keselamatan pelayaran harus dihindari. MTI menilai sistem tiket elektronik di pelabuhan sebenarnya telah mampu mencegah pelanggaran apabila seluruh prosedur operasional dijalankan secara konsisten sesuai standar yang berlaku.

“Garda terakhir jika katakanlah semuanya abai, maka Syahbandar bisa tidak menerbitkan SIB (Surat Izin Berlayar). Namun semuanya sistem yang telah dibuat akan gagal WASOPS (pengawasan operasional) lemah,” ucapnya.

MTI mengingatkan seluruh perangkat keselamatan tidak akan berjalan efektif tanpa pengawasan operasional yang kuat serta penegakan aturan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan. Karena itu, MTI mendorong kebijakan komprehensif yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas tertinggi meskipun dalam kondisi tertentu memerlukan penundaan keberangkatan demi keamanan seluruh penumpang.

Usulan Revisi Undang-Undang

MTI juga mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 agar sebagian dana yang dikelola PT Jasa Raharja dapat dimanfaatkan membiayai audit keselamatan secara independen. Menurut MTI, penggunaan sebagian dana pertanggungan untuk membiayai audit keselamatan oleh lembaga independen dinilai tepat karena sejalan dengan kepentingan penumpang dalam memperoleh perlindungan keselamatan saat menggunakan angkutan umum.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga dinilai selaras dengan kepentingan pengelola dana pertanggungan. Semakin rendah angka kecelakaan transportasi, semakin kecil pula dana pertanggungan yang harus dikeluarkan sehingga berdampak positif terhadap keberlanjutan sistem dan perekonomian. “Kepentingan pengelola dana pertanggungan, dimana semakin tidak ada kecelakaan transportasi, maka dana pertanggungan juga tidak akan keluar. Nah hal ini sangat baik bagi perekonomian. Karena transportasi adalah urat nadi perekonomian,” kata Haris.

Evaluasi Menyeluruh oleh Pemerintah

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menjadi evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran, penanganan darurat, dan perlindungan seluruh pengguna jasa. Dudy menyatakan pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh penyebab insiden, prosedur operasional, serta sistem keselamatan pelayaran agar kejadian serupa tidak terjadi pada masa mendatang.

“Guna mencegah terulangnya kejadian serupa, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang terjadi sekarang ini akan menjadi bahan evaluasi agar hal-hal serupa tidak terjadi lagi,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/8).