BPK ingatkan WTP langkah awal penguatan tata kelola yang transparan

BPK: Opini WTP Merupakan Fondasi Penguatan Tata Kelola

Beritaturah.com – Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun 2025 oleh berbagai kementerian dan lembaga merupakan titik awal penting. Langkah ini diyakini dapat memperkuat sistem pemerintahan yang lebih transparan ke depan.

“Opini wajar tanpa pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” tegas Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana dalam keterangan resmi yang dirilis di Jakarta, Kamis.

Audit Sebagai Instrumen Strategis

Nyoman menjelaskan bahwa proses pemeriksaan keuangan memiliki peran yang jauh melampaui sekadar formalitas administratif. Hal tersebut berfungsi sebagai alat strategis guna menjamin bahwa setiap rupiah anggaran negara ditangani secara akuntabel dan transparan demi kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan seluruh instansi pemerintah mendapatkan opini WTP menandakan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal-hal yang material. Namun, pencapaian ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan, bukan hanya memenuhi target administratif semata.

Rekomendasi dan Transformasi Digital

Melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025, BPK menyampaikan sejumlah saran untuk perbaikan berkelanjutan. Isu-isu yang disorot meliputi penguatan tata kelola keuangan, optimalisasi barang milik negara (BMN), serta peningkatan kepatuhan terhadap kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Nyoman mengajak seluruh entitas untuk bersiap menghadapi era Government 5.0. Paradigma ini menekankan integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), analisis data, serta kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat.

BPK juga mendorong implementasi pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebagai wujud tanggung jawab pemerintah.