Kemenkum Tuntaskan Laporan Keuangan 2025 Sesuai Deadline
Latest Program – Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 dalam waktu yang sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Dokumen akhir ini telah diverifikasi dan siap dikirim ke Kementerian Keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 8 Mei 2026. Sekretaris Jenderal KemenkumHAM, Nico Afinta, mengatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat KemenkumHAM untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi Tim Pemeriksa BPK RI yang menjalankan pemeriksaan selama 90 hari, mulai 5 Januari hingga 17 Mei 2026. Proses ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari Latest Program kemenkumHAM dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan,” ujar Nico dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Laporan Keuangan 2025 yang diserahkan berisi data finansial terkini dari seluruh unit kerja KemenkumHAM. Selain itu, laporan ini juga mencakup evaluasi penggunaan anggaran yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Proses ini menggambarkan keberhasilan Latest Program dalam mempercepat pemeriksaan dan memastikan akurasi data keuangan secara keseluruhan.
Pengelolaan Keuangan Berbasis Transparansi
Latest Program di KemenkumHAM dirancang untuk meningkatkan pengelolaan keuangan berbasis transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya audit BPK, semua divisi di lingkungan KemenkumHAM dapat memahami peran serta tanggung jawab masing-masing dalam penggunaan dana. Hasil pemeriksaan ini juga menjadi dasar untuk mengevaluasi efisiensi operasional selama tahun 2025 dan menyusun strategi peningkatan kinerja keuangan di masa depan.
Menurut Nico Afinta, Laporan Keuangan 2025 tidak hanya merupakan tugas administratif, tetapi juga alat untuk memantau keberlanjutan program kebijakan hukum. Proses penyusunan laporan ini mencakup koordinasi intensif antara tim keuangan dan unit kerja terkait. Ia menekankan bahwa penerapan Latest Program memperkuat mekanisme kontrol internal, sehingga mengurangi risiko kesalahan pengelolaan dana.
Progres Audit dan Evaluasi BMN
BPK melakukan pemeriksaan berbasis sampling terhadap beberapa unit kerja KemenkumHAM sebagai bagian dari Latest Program. Unit yang diperiksa mencakup Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, dan Kantor Wilayah di Maluku Utara, Sulawesi Selatan, serta Kalimantan Selatan. Proses audit ini juga mencakup pengelolaan barang milik negara (BMN) untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengadaan dan inventarisasi.
KemenkumHAM menyambut baik hasil audit yang menunjukkan peningkatan kinerja keuangan selama 2025. Dengan persentase penyelesaian tindak lanjut mencapai 92,3 persen pada semester II 2025, Ida Irawati, Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara I.C BPK, menilai bahwa audit ini menjadi bagian penting dari Latest Program untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Ia menambahkan bahwa penyampaian laporan keuangan tepat waktu memudahkan pihak terkait dalam memantau kemajuan program kerja KemenkumHAM.
