Latest Program: KPK Ajukan Penilaian Komprehensif untuk Meningkatkan Keberhasilan MBG
Perlu Kriteria Evaluasi yang Lebih Lengkap
Latest Program – Kabupaten Serang, Banten (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa pengukuran keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu diperbaiki dengan kriteria yang lebih komprehensif. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan bahwa saat ini, penilaian MBG terlalu bersifat kuantitatif dan tidak mencakup aspek kualitatif yang penting.
“Pengukuran berdasarkan jumlah penerima tidak cukup. Kita harus melibatkan indikator seperti penurunan tingkat stunting, peningkatan status gizi, dan dampak jangka panjang pada kesejahteraan kelompok rentan,” jelas Aminudin dalam wawancara terbaru.
Kajian KPK dan Tantangan Evaluasi
KPK telah melakukan kajian terperinci terkait MBG pada akhir 2025, yang menunjukkan bahwa indikator utama program ini belum mampu menggambarkan efektivitas maksimal. Aminudin mengungkapkan bahwa keterlibatan pihak eksternal seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah sangat penting dalam menyesuaikan parameter evaluasi yang lebih objektif.
“Jika kita hanya menghitung jumlah porsi yang dibagikan, kita bisa saja mengabaikan efisiensi distribusi, kualitas bahan makanan, dan partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya. KPK juga menyoroti bahwa data yang digunakan seringkali terlalu sederhana dan kurang mendalam.
Studi Kasus: MBG di Kabupaten Serang
Dalam studi terbatas di Kabupaten Serang, KPK menemukan bahwa sekitar 12 persen dari penerima MBG tidak memenuhi target nutrisi yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara distribusi bahan baku dan kebutuhan sebenarnya masyarakat. Meski jumlah penerima mencapai 6,3 juta balita dan 2 juta ibu hamil, angka penurunan stunting hanya tercatat sebesar 1,5 persen.
“Program MBG tidak bisa dianggap sukses hanya karena target jumlah penerima tercapai. Kami perlu melihat output yang lebih jelas, seperti peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil atau penurunan angka malnutrisi di balita,” kata Aminudin. Penilaian ini akan memastikan bahwa MBG benar-benar berdampak pada kesehatan.
Kemitraan dengan BGN untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Respons positif dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengikuti kritik KPK. Dadan Hindayana, kepala BGN, menyatakan bahwa lembaga tersebut siap bekerja sama dengan KPK untuk menyempurnakan skema penilaian MBG. Kemitraan ini diharapkan bisa menghasilkan standar yang lebih jelas dan transparan.
“Kajian KPK memberi arah baru bagi kami. Dengan penilaian yang lebih komprehensif, kita bisa mengidentifikasi celah-celah dalam pengelolaan program, termasuk penyaluran bahan baku yang tidak optimal,” ujar Dadan pada 21 April 2026. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi MBG secara langsung.
Langkah KPK: Perbaikan Sistem Pengukuran
KPK menyatakan bahwa perbaikan sistem pengukuran MBG harus melibatkan data dari berbagai sumber, termasuk kuesioner kesehatan, keterlibatan petugas lapangan, dan verifikasi dari lembaga lain. Hal ini dilakukan agar ada kepastian bahwa keberhasilan program tidak hanya dirasakan secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif.
“Kami menyarankan penambahan indikator seperti keterlibatan masyarakat, kejelasan anggaran, dan keberlanjutan program. Ini akan memastikan bahwa MBG benar-benar mencapai tujuannya dalam 10 tahun ke depan,” papar Aminudin. Perbaikan ini bisa menjadi referensi untuk program serupa di daerah lain.
Respon Presiden: Target Jumlah Porsi Terpenuhi
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG telah mencapai target jumlah porsi per hari sebesar 62.454.064 pada 19 Mei 2026. Angka ini mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Namun, ia mengakui perlunya evaluasi yang lebih menyeluruh agar dampaknya bisa terukur secara maksimal.
“Latest Program ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong kesehatan masyarakat. Kami akan terus mengevaluasi, baik dari aspek jumlah maupun kualitas penyaluran,” ujarnya pada 20 Mei 2026. Ia juga menyatakan bahwa KPK dan BGN akan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas MBG.
Potensi Perbaikan dan Tantangan di Depan
Terlepas dari capaian jumlah penerima, KPK menyoroti bahwa masih ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan MBG. Misalnya, penggunaan bahan baku yang tidak efisien bisa menyebabkan pemborosan anggaran. Dengan adanya tolak ukur yang komprehensif, diharapkan program ini bisa menjadi bahan referensi untuk kebijakan serupa di masa depan.
“Latest Program ini tidak hanya tentang distribusi makanan, tetapi juga tentang transformasi kebijakan yang bisa mengukur perubahan sosial dan kesehatan secara nyata,” tambah Aminudin. Dia menambahkan bahwa KPK akan terus mengawasi MBG hingga target 2045 tercapai.
