BGN Sarankan SPPG Natuna Hindari Ikan Laut untuk Cegah Keracunan
Main Agenda – Dalam upayanya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti isu utama yang perlu diperhatikan oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). BGN menegaskan bahwa menu MBG di Natuna harus diatur sedemikian rupa agar tidak memicu risiko keracunan yang sering terjadi di wilayah lain, dengan menghindari penggunaan ikan laut sebagai bahan utama. Ini menjadi bagian dari Main Agenda yang dijalankan oleh BGN untuk memastikan keamanan dan kesehatan penerima manfaat.
Latar Belakang Anjuran BGN
Kepala Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Natuna, Lutshia Widi Febiana, menjelaskan bahwa keputusan untuk menghindari ikan laut dalam MBG berasal dari pengalaman di wilayah lain yang pernah mengalami kejadian luar biasa (KLB) akibat konsumsi ikan tertentu. Dalam pertemuan daring dengan BGN Pusat, anjuran ini dianggap penting untuk mencegah efek negatif yang mungkin terjadi pada masyarakat. Meski tidak dilarang sepenuhnya, penggunaan ikan laut dalam menu MBG di Natuna dianjurkan untuk diminimalkan, terutama jika ada riwayat alergi atau risiko medis tertentu.
BGN memperhatikan hal ini karena ikan laut, meski kaya akan nutrisi, dapat menjadi sumber keracunan jika tidak diproses dengan benar atau terkontaminasi. Terutama di daerah pesisir seperti Natuna, ikan menjadi bagian integral dari makanan sehari-hari, sehingga kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Lutshia menekankan bahwa SPPG harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, dengan mengganti bahan-bahan berisiko dengan alternatif yang lebih aman, seperti ikan yang sudah diproses atau bahan lain yang lebih stabil.
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kebijakan pangan di daerah pesisir. Lutshia menjelaskan bahwa BGN Pusat telah merekomendasikan penggunaan bahan-bahan yang lebih terjangkau dan rendah risiko, terutama bagi masyarakat yang kurang akses ke bahan-bahan tertentu. Selain itu, BGN juga menyarankan penguasaan teknik memasak yang tepat untuk mengurangi kandungan racun atau bahan kimia dalam ikan laut.
Terlepas dari anjuran BGN, penggunaan ikan laut tetap bisa dilakukan dengan ketentuan. Kepala SPPG Batu Hitam, misalnya, pernah memasukkan ikan laut dalam menu MBG, tetapi dengan pengecekan terlebih dahulu terhadap kualitas dan keamanan bahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BGN tidak menghentikan penggunaan ikan laut secara mutlak, tetapi memberikan panduan agar risiko minimal. Dalam Main Agenda ini, prioritas utama adalah mengedepankan kesadaran masyarakat akan nutrisi dan keamanan makanan.
Kebijakan BGN ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah. Sebagai wilayah yang bergantung pada sektor perikanan, penggunaan ikan laut dalam program MBG perlu diimbangi dengan pertimbangan risiko kesehatan. Lutshia menyatakan bahwa SPPG di Natuna akan terus mengkoordinasikan dengan pihak terkait, seperti dinas kesehatan dan masyarakat, untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dengan Main Agenda ini, BGN berharap dapat menciptakan standar nasional yang dapat diadopsi oleh seluruh SPPG di Indonesia.
