Main Agenda: Indonesia Berbagi Pengalaman Dewan Pers dengan Malaysia di Media Solidarity Festival 2026
Main Agenda menjadi topik utama dalam pertemuan antara Indonesia dan Malaysia pada acara Media Solidarity Festival 2026 di Selangor, Malaysia. Pertukaran informasi ini dilakukan oleh sejumlah organisasi jurnalis Malaysia, termasuk anggota Dewan Pers Indonesia yang hadir sebagai pembicara. Abdul Manan, anggota Dewan Pers, menjelaskan pengalaman Indonesia dalam mengelola lembaga pers dan menjelaskan bagaimana pengaturan mandiri bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap media. Diskusi ini juga memberikan wawasan tentang keseragaman regulasi pers antar dua negara.
Perbandingan Pengaturan Mandiri Pers
Pada sesi yang diselenggarakan di Selangor, Abdul Manan mengungkapkan bahwa Main Agenda dalam forum ini fokus pada perbandingan implementasi self-regulation di kedua negara. “Sistem pengaduan Dewan Pers Indonesia telah berjalan efektif selama beberapa tahun, memberikan mekanisme penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak kepolisian atau pengadilan,” katanya. Hal ini menjadi inspirasi bagi Malaysia yang baru mendirikan Dewan Media Malaysia (MMM) beberapa bulan terakhir.
“Main Agenda membuktikan bahwa keberhasilan pengelolaan pers tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga pada keterlibatan aktif jurnalis dan masyarakat,” tambah Abdul Manan.
Pengaduan di Dewan Pers Indonesia, lanjutnya, berfungsi sebagai alat pencegah konflik antara media dan publik. “Ini juga mencegah kesalahan penafsiran berita yang bisa berdampak pada reputasi media atau jurnalis,” jelasnya. Dalam konteks Malaysia, MMM sedang berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip serupa, meski masih dalam tahap awal.
Perkembangan Dewan Media Malaysia
Sekretaris Jenderal National Union of Journalists Malaysia (NUJM), Teh Athira Yusoff, menyampaikan bahwa MMM dirancang untuk menjadi wadah pengelolaan pers yang lebih terstruktur. “Kami menggali pengalaman Indonesia dalam membangun lembaga serupa, terutama fungsi pengaduan yang telah terbukti memberi dampak positif,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberadaan MMM juga bertujuan memperkuat kredibilitas media Malaysia.
“Main Agenda ini memberi ruang untuk kolaborasi dan pertukaran ide, yang menjadi langkah awal dalam memperbaiki ekosistem jurnalistik kedua negara,” tutur Teh Athira.
Kehadiran MMM dianggap sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan dalam pemberitaan, termasuk isu kesalahan akurasi dan konten media sosial. “Dalam beberapa bulan terakhir, kami menerima sekitar 600 pengaduan dari masyarakat, terutama mengenai judul berita yang bisa menyesatkan,” imbuhnya. Ia optimis dengan pengalaman Indonesia sebagai bahan acuan untuk memperbaiki proses.
Isu Jurnalisme Lingkungan Hidup
Sebagai bagian dari Media Solidarity Festival 2026, diadakan sesi khusus tentang jurnalisme lingkungan hidup. Diskusi ini dipandu oleh jurnalis Astro Awani Malaysia, Luqman Hariz, dengan pembicara dari Tempo, Bernama, dan KiniTV. Para narasumber membagikan tantangan dalam meliput isu lingkungan, termasuk keterkaitannya dengan dinamika politik dan ekonomi di Malaysia.
“Main Agenda dalam jurnalisme lingkungan menunjukkan bagaimana media bisa menjadi pelaku utama dalam mengangkat isu-isu yang menyangkut kehidupan masyarakat,” kata Luqman Hariz.
Pembicara juga menekankan pentingnya kolaborasi antarmedia dalam meningkatkan kualitas liputan lingkungan. “Ini membantu masyarakat memahami dampak pemberitaan yang tepat, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan isu keberlanjutan,” tambah Bernama Soon Li Wei. Diskusi ini memberikan gambaran tentang peran media dalam isu global yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Kolaborasi untuk Masa Depan Pers
Pertemuan ini menandai awal dari kolaborasi yang lebih dalam antara Indonesia dan Malaysia dalam mengoptimalkan lembaga pers. “Main Agenda menjadi basis untuk merancang kebijakan bersama yang lebih adaptif terhadap dinamika global,” ujar Abdul Manan. Ia menekankan pentingnya pertukaran pengalaman untuk mengatasi kesamaan tantangan di sektor jurnalistik.
Sejumlah peserta forum menyatakan bahwa kolaborasi ini bisa memperkuat citra media sebagai mitra kredibel. “Dengan mempelajari pengalaman satu sama lain, kita bisa mengembangkan sistem yang lebih inklusif dan transparan,” kata seorang peserta. Ini menunjukkan bahwa Main Agenda tidak hanya fokus pada masalah saat ini, tetapi juga mencakup langkah-langkah strategis untuk masa depan.
Refleksi dan Langkah Selanjutnya
Pertemuan di Media Solidarity Festival 2026 membuka peluang untuk mengeksplorasi peran Dewan Pers dalam konteks global. “Main Agenda ini menunjukkan bahwa pengaturan mandiri pers adalah solusi yang relevan di era digital,” jelas Abdul Manan. Ia menyarankan agar kedua negara terus memperkuat kerja sama dalam memastikan kebebasan jurnalistik tetap terjaga sambil menjaga akuntabilitas.
“Main Agenda juga menjadi pondasi untuk menyelesaikan sengketa antara media dan pihak lain dengan cara yang lebih harmonis,” tambah Teh Athira Yusoff.
Dengan meningkatkan komunikasi antarlembaga pers, Indonesia dan Malaysia berharap bisa membangun ekosistem media yang lebih sehat. “Ini adalah langkah awal menuju kebijakan pers yang lebih solid dan berkelanjutan,” pungkasnya. Pertemuan ini diharapkan menjadi referensi bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan sistem pengaturan mandiri pers mereka sendiri.
