Perubahan Iklim Berdampak pada Kelompok Rentan
Main Agenda – Makassar, Rabu – Penelitian yang dilakukan oleh tim Program Kolaborasi untuk Pengetahuan, Inovasi, dan Kemitraan (KONEKSI) menunjukkan bahwa perubahan iklim memberikan tekanan ekonomi signifikan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia. Dr. Welmince Djulete, salah satu peneliti dari Kupang, menyatakan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi juga mengancam daya tahan ekonomi masyarakat pesisir dan sektor pertanian.
“Fenomena ini menyebabkan penurunan produksi dan kualitas hasil tangkapan nelayan serta panen petani, yang berujung pada depresi ekonomi di tingkat keluarga,” ujar Welmince dalam workshop dan diskusi panel di Makassar.
Program KONEKSI merupakan kerja sama riset antara pemerintah Indonesia dan Australia, melibatkan Monash University Australia, Monash University Indonesia, Universitas Hasanuddin, serta organisasi berbasis komunitas dan mitra strategis di wilayah Indonesia Timur. Riset yang dilaksanakan di Makassar, Maros, Gowa, Kupang, dan Lombok berfokus pada penguatan ketahanan iklim melalui pengembangan alternatif ekonomi.
Hasil penelitian menghasilkan Model Ketahanan Iklim Berkelanjutan melalui Pelibatan Komunitas (MoFCREC) yang diterapkan di wilayah Indonesia Timur. “Dari penelitian kami, dampak perubahan iklim yang paling besar dirasakan oleh masyarakat adalah perubahan mata pencaharian. Tekanan ekonomi dalam keluarga muncul karena penurunan pendapatan akibat hasil tangkapan atau panen yang menurun,” katanya.
Welmince menekankan pentingnya penganggaran yang lebih inklusif untuk kelompok rentan. Menurutnya, kelompok ini masih menghadapi hambatan saat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena dianggap tidak memenuhi syarat perbankan. “Penyandang disabilitas sering kali kesulitan mengambil kredit karena stigma tidak dipercaya. Akibatnya, mereka terpaksa menggantungkan diri pada rentenir informal,” tambahnya.
Penelitian KONEKSI Hadirkan Solusi Inklusif
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, workshop menghadirkan lembaga keuangan formal dan koperasi guna membahas mekanisme pembiayaan inklusif. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pendampingan yang tepat diharapkan mampu memberikan akses pembiayaan aman, terjangkau, serta berbiaya rendah bagi usaha alternatif masyarakat terdampak.
Sementara itu, Rosmiati Sain dari LBH APIK Sulawesi Selatan menyoroti munculnya permasalahan sosial baru akibat tekanan ekonomi. “Kesulitan pendapatan dapat berujung pada utang, kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, hingga kasus hukum,” katanya. “Akibat ketidakmampuan membayar utang tepat waktu, permasalahan domestik ini sering kali melibatkan ranah pidana, seperti laporan penipuan, penggelapan, hingga peningkatan kasus pencurian akibat desakan kebutuhan hidup,” tambah Rosmiati.
Sebagai langkah lanjutan, tim peneliti menyusun buku saku berisi 54 halaman yang memuat strategi adaptasi dan rencana aksi mandiri untuk komunitas rentan. Hasil riset ini telah diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta agenda nasional. Buku saku diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai referensi penyusunan kebijakan dan penganggaran di masa depan.
