Komisi X: Instruksi Prabowo Soal Bahasa Prancis Diterapkan Bertahap
Meeting Results – Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan penjelasan terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan pelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan Indonesia. Menurut Lalu, kebijakan tersebut perlu diterapkan secara bertahap agar tidak memberatkan sistem pendidikan yang saat ini masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kurikulum dan sumber daya manusia. “Kebijakan pendidikan harus disusun dengan pertimbangan kebutuhan nasional, kesiapan pengajar, serta manfaat praktis bagi siswa,” ujarnya dalam sesi diskusi di Jakarta.
Perkembangan Kebijakan Bahasa Asing
Dalam meeting results yang berlangsung beberapa hari terakhir, Lalu menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam mengintegrasikan bahasa Prancis ke dalam kurikulum. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan pemerintah dalam menyediakan bahan ajar, guru yang kompeten, dan sistem evaluasi yang jelas. “Jangan sampai kebijakan ini dianggap hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan yang matang,” tambahnya, menyoroti bahwa peningkatan kemampuan berbahasa asing perlu didukung oleh kebijakan yang lebih komprehensif.
Langkah Prabowo dan Kerja Sama Internasional
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen untuk meluaskan pengajaran bahasa Prancis di seluruh tingkatan pendidikan. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5). “Kita ingin meningkatkan kerja sama pendidikan dengan Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” katanya, seperti yang dilaporkan melalui YouTube Sekretariat Presiden. Instruksi tersebut bertujuan memperkuat hubungan bilateral dan mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi persaingan global.
Meeting results dari Komisi X menyoroti bahwa meski Prabowo menekankan kebutuhan integrasi bahasa Prancis, beberapa anggota komisi meminta penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Mereka mengkhawatirkan adanya kesenjangan antara rencana kebijakan dan kesiapan lembaga pendidikan. “Peningkatan kemampuan berbahasa asing sangat penting, tetapi harus diimbangi dengan fasilitas pendukung yang memadai,” lanjut Lalu, menekankan perlunya studi kelayakan sebelum menerapkan kebijakan secara menyeluruh.
Sebagai bagian dari meeting results, komisi juga menyampaikan saran agar bahasa Prancis dijadikan pilihan tambahan di beberapa sekolah terlebih dahulu, bukan wajib untuk semua jenjang. Hal ini bertujuan meminimalkan dampak negatif jika sumber daya manusia atau infrastruktur pendidikan belum siap. “Kita perlu melihat respons masyarakat dan evaluasi dampak sebelum menyebarluaskan kebijakan ini ke seluruh negeri,” kata anggota komisi lainnya, menambahkan bahwa integrasi bahasa asing harus berkelanjutan dan adaptif.
Keputusan Prabowo untuk menerapkan bahasa Prancis secara bertahap mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan. Di satu sisi, ada yang menilai ini sebagai langkah tepat untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan nasional dengan prioritas internasional. Di sisi lain, beberapa pihak mengingatkan bahwa peningkatan kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Prancis, perlu diiringi investasi dalam pelatihan guru dan pengembangan bahan ajar. “Kebijakan ini harus sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang,” kata seorang pendidik yang mengkritik kebijakan tersebut. Namun, Komisi X tetap mendukung langkah Prabowo selama ada penjelasan rinci dari pemerintah.
