Pemimpin SCO adopsi Deklarasi Bishkek dan perluas kerja sama

Peringatan 25 Tahun SCO Ditandai Adopsi Deklarasi Bishkek dan Penguatan Arah Kerja Sama Multilateral

Beritaturah.com – Perayaan seperempat abad keberadaan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) tidak sekadar menjadi momentum seremonial. Di ibu kota Kirgizstan, Bishkek, para kepala negara anggota organisasi itu berkumpul pada Selasa untuk mengesahkan Deklarasi Bishkek — sebuah dokumen yang merumuskan ulang arah kebijakan kolektif dalam ranah keamanan, perdagangan, dan teknologi. Pertemuan Dewan Kepala Negara SCO tersebut dihadiri langsung oleh Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Perdana Menteri India Narendra Modi, menandai salah satu pertemuan multilateral paling padat dalam beberapa tahun terakhir.

Landasan Hukum dan Peran PBB

Inti Deklarasi Bishkek berpijak pada pengakuan kembali terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kerangka normatif yang mengikat seluruh 10 negara anggota. Para pemimpin tidak berhenti pada pernyataan prinsip; mereka secara eksplisit menyerukan penguatan kapasitas PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sekaligus mendorong organisasi tersebut agar lebih aktif memfasilitasi pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Di balik retorika multilateral itu tersimpan ambisi geopolitik yang lebih luas. Deklarasi tersebut secara terbuka mendukung apa yang oleh negara-negara anggota disebut sebagai tatanan dunia multipolar — sebuah tatanan yang mereka anggap lebih representatif dan adil dibanding struktur pascaperang dingin yang masih didominasi kekuatan Barat. Seruan reformasi tata kelola global agar setiap negara memperoleh ruang yang setara dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu poin paling menonjol dari dokumen itu.

Kecerdasan Buatan, Ekonomi Global, dan Penolakan “Standar Ganda”

Di tengah percepatan adopsi teknologi di seluruh dunia, para pemimpin SCO menyuarakan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara bertanggung jawab. Poin ini mencerminkan kekhawatiran kolektif bahwa tanpa kerangka tata kelola yang memadai, AI berpotensi memperlebar jurang ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang. Bersamaan dengan itu, deklarasi tersebut mendorong reformasi tata kelola ekonomi global serta penguatan kerja sama dalam pembangunan berkelanjutan.

Suara paling tajam dari Bishkek tertuju pada praktik yang oleh para pemimpin SCO disebut sebagai “standar ganda”, khususnya dalam isu hak asasi manusia. Tanpa menyebut nama secara spesifik, deklarasi itu mengkritik kecenderungan sejumlah negara menerapkan tolok ukur berbeda terhadap sekutu dan pesaing mereka dalam menilai kondisi HAM di berbagai belahan dunia.

Identitas Nonmiliter dan Pendekatan Non-Blok

Sebagai penegasan identitas kelembagaan, kelompok SCO menegaskan kembali karakter organisasinya sebagai entitas nonmiliter. Negara-negara anggota menyatakan berpegang pada pendekatan yang mengesampingkan metode berbasis blok dan konfrontatif dalam menangani isu-isu perkembangan internasional maupun regional. Penegasan ini penting mengingat SCO kerap dipersepsikan di luar kawasan sebagai instrumen geopolitik yang berseberangan dengan aliansi militer Barat, padahal secara formal organisasi itu tidak memiliki struktur komando militer bersama.

Lebih dari 20 Dokumen dan Kerja Sama Lintas Sektor

Di samping deklarasi utama, para pemimpin menandatangani lebih dari 20 dokumen tambahan yang mencakup spektrum kerja sama mulai dari keamanan, pemberantasan perdagangan narkoba, teknologi, transportasi, energi, hingga lingkungan. Volume dokumen ini menunjukkan bahwa SCO tidak lagi sekadar forum dialog, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme koordinasi kebijakan yang menyentuh sektor-sektor ekonomi dan sosial secara langsung.

KTT tersebut juga menyetujui peningkatan kerja sama antara SCO dan Komisi Uni Afrika, sebuah langkah yang memperluas jangkauan organisasi ke benua Afrika dan membuka kanal dialog dengan blok regional terbesar di selatan Sahara. Dalam dimensi budaya, para pemimpin menetapkan Lahore, Pakistan, sebagai ibu kota pariwisata dan budaya SCO untuk periode 2026–2027 — sebuah keputusan yang sekaligus menjadi penanda transisi kepemimpinan organisasi.

Transisi Kepemimpinan dan Komposisi Keanggotaan

Pakistan akan mengambil alih kepemimpinan SCO dari Kirgizstan dan menjadi tuan rumah pertemuan Dewan Kepala Negara SCO berikutnya pada 2027. Pergantian ini menempatkan Pakistan di posisi sentral dalam merumuskan agenda organisasi selama satu tahun ke depan, di tengah dinamika kawasan Asia Selatan yang terus berubah.

SCO saat ini beranggotakan 10 negara: Belarus, China, India, Iran, Kazakhstan, Kirgizstan, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Komposisi ini menjadikan organisasi tersebut salah satu forum multilateral terbesar yang mencakup populasi lebih dari separuh penduduk dunia, dengan cakupan geografis membentang dari Eropa Timur hingga Asia Selatan dan Tengah. Peringatan 25 tahun ini, dengan demikian, bukan hanya penanda usia, melainkan juga titik balik di mana SCO berupaya mengonsolidasikan pengaruhnya sebagai alternatif tata kelola global yang berpihak pada prinsip kesetaraan kedaulatan dan non-intervensi.