Latest Program: Kemenpar Tindak 1.600 Akomodasi Tak Berizin dari OTA Per Agustus 2026
Latest Program – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Indonesia telah merilis rencana aksi besar terhadap 1.600 unit akomodasi yang tidak memiliki izin resmi, terutama yang aktif di platform platform travel online (OTA) sebelum 1 Agustus 2026. Inisiatif ini bertujuan memastikan industri pariwisata tetap sehat, transparan, dan kompetitif melalui penertiban yang lebih ketat.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari peningkatan kualitas layanan wisatawan dan pengaturan kembali pengelolaan sektor penginapan di Indonesia. Dengan berlakunya aturan ini, pelaku usaha akomodasi yang tidak memenuhi standar kelembagaan akan dikeluarkan dari sistem distribusi OTA, sehingga mengurangi risiko kecurangan dan menjamin pengunjung mendapatkan tempat tinggal yang lebih terjamin.
Verifikasi dan Pemrosesan Data
Dalam upaya mengoptimalkan kebijakan, Kemenpar telah menyelesaikan verifikasi data dari 1.600 akomodasi yang belum terdaftar. Proses ini mencakup pengumpulan dokumen dari seluruh pelaku usaha serta evaluasi kelayakan melalui sistem digital yang lebih canggih. “Seluruh data sudah diverifikasi, dan siap diterapkan sebelum tenggat waktu yang ditentukan,” jelas Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
“Pemilik akomodasi diberi waktu dua bulan untuk memperbarui izin usahanya. Jika tidak mampu, mereka akan didelisting mulai 1 Agustus 2026,” tambah Widiyanti. Tindakan ini tidak hanya menargetkan akomodasi tanpa izin, tetapi juga memastikan semua pelaku usaha kecil dan menengah mendapat pelatihan serta bimbingan secara proaktif.
Kebijakan Penertiban dan Kolaborasi
Latest Program ini diluncurkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dengan perlindungan konsumen. Kemenpar bekerja sama dengan pemerintah daerah serta OTA untuk memastikan seluruh akomodasi yang terdaftar pada platform memiliki izin usaha yang sah. “Kami ingin menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, terbuka, dan berkelanjutan,” tegas Widiyanti.
Pelaku usaha yang diberi tenggang waktu akan diberikan bimbingan melalui kegiatan pelatihan, pelaksanaan konsultasi, dan pembekalan. Jika mereka gagal memenuhi persyaratan, OTA akan menghapus listing mereka secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Kebijakan ini mengharuskan semua pihak terlibat, baik pemilik usaha maupun platform distribusi,” papar Rizki Handayani Mustafa, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar.
Integrasi Sistem Digital
Untuk mempercepat proses penertiban, Kemenpar akan mengintegrasikan sistem perizinan ke dalam API (Application Programming Interface). Integrasi ini direncanakan dimulai pada bulan Juni 2027, sehingga OTA dapat langsung memeriksa izin usaha pelaku bisnis secara otomatis. “Sistem API akan memudahkan verifikasi dan meminimalkan kesalahan manual,” jelas Rizki.
Penertiban ini juga diharapkan menjadi contoh bagi sektor lain dalam menata tata kelola bisnis secara digital. Dengan adanya sistem verifikasi yang lebih akurat, Kemenpar dapat memantau aktivitas akomodasi secara real-time, termasuk pelaku usaha yang masih aktif tanpa izin sejak 1 Agustus 2026. “Tujuan utamanya adalah memberikan kepercayaan kepada wisatawan dan memastikan usaha kecil tetap berdaya saing,” lanjut Rizki.
Kriteria dan Persyaratan Izin
Kebijakan ini menetapkan beberapa persyaratan khusus untuk akomodasi yang ingin terdaftar di OTA. Syarat utama meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang sesuai dengan peraturan terbaru. “Kami mengecek kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang telah disetujui,” tambah Widiyanti.
Di samping itu, Kemenpar juga memberikan jangka waktu khusus untuk pemilik akomodasi yang belum memenuhi persyaratan. Mereka diberi kesempatan hingga 1 Agustus 2026 untuk memperbarui data dan mengurus perizinan. Jika tidak berhasil, akomodasi tersebut akan langsung dihilangkan dari platform OTA. “Kami ingin menjamin kualitas layanan tetap terjaga, bahkan ketika ada kekacauan di industri,” tutur Rizki.
Latest Program ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Kemenpar dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata. Dengan mengurangi jumlah akomodasi yang tidak berizin, sektor penginapan diharapkan lebih terorganisasi, serta mendukung pertumbuhan wisatawan domestik maupun internasional. “Kebijakan ini merupakan langkah konsisten untuk menguatkan ekosistem pariwisata yang lebih inklusif,” pungkas Widiyanti.
