Kanwil DJP Jakbar soroti pentingnya dunia usaha bagi sistem perpajakan

Kanwil DJP Jakarta Barat Tekankan Peran Vital Sektor Bisnis dalam Ekosistem Pajak

Beritaturah.com – Jakarta – Farid Bachtiar, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Jakarta Barat, menyampaikan pesan penting mengenai sinergi yang diperlukan antara otoritas pajak, kalangan bisnis, dan berbagai pihak terkait. Menurutnya, keberhasilan sistem perpajakan tidak dapat dicapai oleh DJP secara mandiri. Seluruh komponen masyarakat, termasuk instansi pemerintah dan sektor swasta, memiliki peran krusial dalam mendukung operasional perpajakan nasional.

“Pajak berfungsi layaknya darah yang mengalir di dalam tubuh bangsa, memberikan nutrisi untuk memacu kemajuan ekonomi hingga ke daerah-daerah terpencil,” jelas Farid saat ditemui di Jakarta pada hari Kamis.

Rekor Penerimaan Pajak dan Posisi Nasional

Farid juga menguraikan data kinerja finansial Kanwil DJP Jakarta Barat yang mencatatkan angka positif. Hingga pertengahan tahun 2026, tepatnya pada tanggal 30 Juni, total penerimaan pajak mencapai Rp45,19 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 23,3 persen dibandingkan periode sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Kanwil telah memenuhi 45 persen dari target keseluruhan dan berhasil menempati urutan kedelapan dalam peringkat nasional.

“Kami berkomitmen untuk selalu membuka pintu komunikasi dengan para pelaku usaha. Masukan dan kritik yang mereka sampaikan sangat berharga bagi kami guna memastikan bahwa kebijakan serta layanan perpajakan mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung keberlanjutan operasional bisnis,” tambah Farid.

Dampak Transformasi Digital terhadap Kepatuhan Pajak

Eko Hadiyanto, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari, menyoroti bagaimana kemajuan teknologi telah menggeser pola transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Adopsi uang elektronik, sistem pembayaran QRIS, serta maraknya perdagangan berbasis platform digital memaksa otoritas pajak untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku.

“Perubahan digital bukan sekadar mengubah metode transaksi konsumen, namun juga merevolusi cara kami mengelola administrasi dan menunaikan kewajiban perpajakan,” urai Eko.

Dalam konteks ini, Eko menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 telah menetapkan penyelenggara perdagangan elektronik sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Langkah ini bertujuan mengintegrasikan pemenuhan kewajiban pajak dengan dinamika ekosistem digital yang terus berkembang.

“Ketentuan ini merupakan upaya strategis untuk menyelaraskan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan perkembangan ekosistem digital,” imbuh Eko.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 juga menjadi instrumen penting yang mengatur ulang ketentuan Pajak Penghasilan Final untuk pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Eko menegaskan bahwa regulasi ini mempertahankan tarif sebesar 0,5 persen sambil memberikan kemudahan yang lebih tepat sasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Para pelaku usaha dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi sekaligus memahami perubahan regulasi perpajakan. Pemahaman yang baik akan hal ini sangat penting agar kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan kompetitif,” tutup Eko.