Jakarta Tetap Maju Meski Keterbatasan Anggaran Daerah
Beritaturah.com – DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan optimisme bahwa keterbatasan fiskal pada tahun anggaran 2027 tidak akan menjadi penghambat utama bagi pembangunan di ibu kota. Yuke Yurike, Ketua Komisi D, menjelaskan bahwa tantangan keuangan ini dapat diatasi melalui penentuan skala prioritas yang tepat dalam berbagai program pembangunan. DPRD harap keterbatasan fiskal tak hambat menjadi semangat yang mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola anggaran yang ada.
Menurut Yuke, kedua dinas terkait harus benar-benar fokus pada inisiatif yang memberikan dampak nyata bagi warga Jakarta. “Memang dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat,” kata Yuke usai pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Jumat (24/7). DPRD harap keterbatasan fiskal tak hambat dalam mewujudkan visi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.
Infrastruktur Dasar Menjadi Prioritas Utama
Dalam sesi pembahasan tersebut, kedua dinas mengidentifikasi sejumlah program utama yang berkaitan erat dengan kebutuhan publik. Mulai dari penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga pengendalian banjir yang menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semua program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Jakarta.
Oleh karena itu, Yuke meminta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui masa reses anggota DPRD menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran. Menurut anggota DPRD DKI dari Daerah Pemilihan Jakarta Selatan itu, sebagian besar pengaduan warga berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan, saluran air, dan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan kedua dinas tersebut. DPRD harap keterbatasan fiskal tak hambat dalam mengakomodasi kebutuhan dasar warga.
“Komisi D meminta perangkat daerah menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD dapat membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar),” katanya.
Perhatian Khusus pada Anggaran Sudin
Anggota DPRD tiga periode itu mengungkapkan alokasi anggaran untuk Suku Dinas (Sudin), dibandingkan tahun anggaran 2026, mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D mengingat tingginya kebutuhan penanganan jalan lingkungan dan saluran air di berbagai wilayah Jakarta. DPRD harap keterbatasan fiskal tak hambat dalam memastikan program pembangunan tetap berjalan optimal di tingkat kecamatan.
Yuke pun meminta perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah pengaduan masyarakat, serta tingkat urgensi permasalahan di lapangan. Selain itu, dia juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya difokuskan pada proyek-proyek besar di kawasan pusat kota, tetapi juga menyentuh wilayah permukiman, kawasan padat penduduk, serta lingkungan di pinggiran Jakarta yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar.
“Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” paparnya.
Komitmen Terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Jajaran Dinas Bina Marga, Dinas SDA, serta Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah telah memastikan penyusunan program dilakukan berdasarkan perencanaan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, Komisi D akan kembali mencermati secara lebih rinci dalam pembahasan RAPBD hingga tingkat program dan kegiatan. DPRD harap keterbatasan fiskal tak hambat dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Jakarta.
Dia menambahkan seluruh hasil pembahasan nantinya akan dibawa ke Banggar untuk memastikan prioritas pembangunan tetap dapat berjalan meski ruang fiskal pemerintah daerah terbatas. “Yang kami bahas saat ini masih pada tahap KUA-PPAS. Nanti, saat pembahasan RAPBD akan kami dalami lagi sampai ke rincian program dan penganggaran sebelum dibahas di Banggar,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Yuke mengajak seluruh pihak memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, dia menilai Jakarta masih memiliki kemampuan untuk terus membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. DPRD harap keterbatasan fiskal tak hambat dalam menjaga momentum pembangunan Jakarta ke depan.
“Dengan pengurangan anggaran yang cukup besar tentu akan ada dampaknya; tapi kita patut bersyukur karena Jakarta masih bisa membangun, masih bisa survive, dan tetap melayani kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga tetap harus diperjuangkan. Namun, kita juga harus bersama-sama mencari solusi sesuai kemampuan anggaran yang ada,” ujarnya.
