Terdakwa Kasus Pembunuhan Kacab Bank Tolak Bayar Restitusi
Perdebatan Soal Kewajiban Ganti Rugi
Solving Problems – Dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, para terdakwa yang terlibat dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kacab Bank MIP (37) menolak menyetujui pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban. Ini menimbulkan perdebatan antara pihak keluarga korban dan tim penasihat hukum terdakwa. Dalam agenda persidangan, keluarga korban telah mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp5,8 miliar, namun tiga terdakwa ini menolak untuk memenuhi permintaan tersebut.
“Pihak keluarga korban meminta ganti rugi, tetapi terdakwa menolak karena tidak memiliki kemampuan finansial,”
menuturkan penasihat hukum yang menghadiri persidangan. Hal ini memicu diskusi lebih lanjut tentang tanggung jawab hukum dan kewajiban restitusi dalam kasus kejahatan berat.
Alasan Terdakwa Pertama
Terdakwa pertama, Serka Mochamad Nasir, melalui penasihat hukumnya, Kapten Zulham, menyatakan bahwa klien tidak mampu memberikan dana restitusi. “Solving Problems dalam tuntutan ini, terdakwa 1 tidak memiliki sumber dana untuk memenuhi kebutuhan ganti rugi,” ujar Zulham. Ia menjelaskan bahwa terdakwa pertama mengalami kesulitan keuangan akibat penggunaan dana yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional sehari-hari.
“Klien kami belum menerima pembayaran dari pihak yang dianggap bersalah, sehingga tidak bisa langsung memenuhi tuntutan restitusi,”
tambah Zulham. Penolakan ini menjadi titik perhatian dalam menilai kelayakan tuntutan ganti rugi dari perspektif hukum.
Penolakan Terdakwa Kedua
Terdakwa kedua, Kopda Feri Herianto, juga menyatakan ketidakmampuan untuk membayar restitusi. Penasihat hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa kedua tidak memiliki cadangan dana untuk menggantikan kerugian yang dialami korban. “Solving Problems yang dituntut, terdakwa 2 menolak karena dana terbatas dan biaya operasional yang terus meningkat,” jelas penasihat hukum. Ini menunjukkan keseragaman alasan penolakan dari para terdakwa.
“Dana restitusi harus diperoleh dari sumber lain, tetapi saat ini kami belum bisa menemukan solusi yang memadai,”
lanjut penasihat hukum. Penolakan ini kemudian dikaitkan dengan proses hukum yang berlangsung sejak beberapa bulan lalu.
Kewajiban Terdakwa Ketiga
Terdakwa ketiga, Serka Frengky Yaru, melalui penasihat hukumnya, Letkol CHK Nugroho Muhammad Nur, menolak tuntutan ganti rugi. “Solving Problems dalam kasus ini, terdakwa 3 tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kejadian pembunuhan,” tegas Nugroho. Ia menambahkan bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa ketiga hanya berperan sebagai saksi atau pelaku penunjang, bukan pelaku utama.
“Terdakwa 3 bersikeras bahwa tuntutan ini tidak seimbang dengan kontribusi nyata mereka,”
jelas Nugroho. Penolakan ini mendorong pihak pengadilan untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah diberikan.
Nilai Ganti Rugi yang Dituntut
Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta, Mayor Chk Wasinton Marpaung, mengungkapkan bahwa kerugian korban ditetapkan sebesar Rp5.851.192.240. “Solving Problems ini dilakukan untuk memastikan adanya pemulihan ekonomi kepada keluarga korban,” kata Wasinton. Ia menjelaskan bahwa penilaian kerugian melibatkan analisis yang mendetail dari LPSK (Lembaga Pemulihan Sarkofagus Korban).
“Kerugian yang tercatat mencakup biaya pengurusan jenazah, kehilangan penghasilan, serta biaya hukum yang dikeluarkan oleh keluarga,”
tambah Wasinton. Dengan nilai tersebut, terdakwa diminta untuk menyetujui pembayaran dalam waktu dekat.
Persidangan berlangsung intens sejak beberapa bulan lalu, dan para terdakwa terus menantikan putusan dari hakim. Meskipun menolak ganti rugi, mereka masih menunjukkan kemungkinan untuk menyesuaikan kondisi keuangan di masa depan. “Solving Problems dalam kasus ini menunjukkan bahwa kewajiban hukum tidak hanya tentang kesalahan, tetapi juga kemampuan untuk memenuhi konsekuensi,” ujar Wasinton. Proses ini diharapkan menjadi contoh dalam sistem peradilan militer.
