Komisi III Dorong Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perundungan Tanpa Intimidasi
Announced sebagai langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, Komisi III DPR RI mengusulkan pendekatan keadilan restoratif untuk kasus perundungan yang tidak melibatkan intimidasi atau tekanan. Anggota Komisi III, Abdullah, menegaskan bahwa metode ini dirancang untuk memulihkan korban, memperbaiki hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis.
Announced dalam sebuah wawancara, Abdullah menyebutkan bahwa perundungan mengancam sistem pendidikan secara menyeluruh. Tindakan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan intelektual dan emosional anak, tetapi juga merusak kepercayaan diri dan keamanan psikologis mereka. Ia menekankan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan hukuman berat yang sering kali memicu ketidakpuasan di kalangan korban.
Kasus yang Menjadi Perhatian Publik
Announced setelah beredar luas dugaan perundungan terhadap seorang siswa SMP di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, isu ini memicu kepedulian masyarakat terhadap kebijakan pendidikan. Siswa berinisial RZM (14) mengalami trauma psikologis berat hingga memaksa pindah sekolah dan menjalani perawatan psikiatri. Kondisi ini menjadi contoh nyata bagaimana perundungan bisa merusak aspek vital dalam pembelajaran.
Announced bahwa identitas orang tua pelaku dugaan, yaitu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, menambah kompleksitas kasus tersebut. Fakta ini menggambarkan keterlibatan pihak berwenang dalam perundungan, sehingga memperkuat kebutuhan untuk sistem penanganan yang lebih transparan dan adil.
Permintaan untuk Kolaborasi Institusional
Abdullah meminta kepolisian, sekolah, dan lembaga perlindungan anak bekerja sama dalam mengusut kasus secara profesional. Ia menilai transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan proses hukum tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga peduli pada kondisi korban. Announced bahwa kolaborasi ini akan mengurangi kesan perundungan sebagai masalah kecil yang diabaikan.
“Kepolisian dan sekolah harus mengusut kasus ini secara transparan dan profesional. Dampak perundungan terhadap anak bukan hanya luka fisik, tetapi juga dapat merusak kondisi psikis dan mental korban,” ujarnya.
Announced sebagai bagian dari upaya menyeluruh, Komisi III juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Menurutnya, institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat pelindungan, bukan tempat lahirnya trauma berkepanjangan yang memengaruhi masa depan generasi muda.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk tumbuh, bukan tempat lahirnya trauma yang membekas seumur hidup,” katanya.
Announced dalam beberapa rapat komisi, Abdullah menekankan perlunya kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dalam regulasi pendidikan nasional. Ia menilai metode ini bisa membantu mempercepat proses pemulihan korban dan mencegah ulangan tindakan serupa. Dengan pendekatan ini, penegak hukum tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan pembelajaran anak.
Announced bahwa adopsi keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada kasus perundungan, tetapi juga bisa diterapkan dalam berbagai bentuk konflik di lingkungan sekolah. Abdullah berharap langkah ini dapat menjadi model untuk menangani masalah kekerasan berbasis emosi dan gangguan sosial lainnya, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya pendekatan yang humanis dan komprehensif.
