Main Agenda: Gubernur Sumut Dorong OPD Percepat Realisasi Program Daerah
Main Agenda kembali menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah Sumatera Utara (Sumut) setelah Gubernur Bobby Nasution memberikan arahan khusus kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut. Arahan ini disampaikan setelah rapat koordinasi yang membahas realisasi anggaran, sinkronisasi program, serta evaluasi pencapaian Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD). Tujuan utama instruksi tersebut adalah memastikan setiap kegiatan yang direncanakan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Bobby, salah satu tantangan utama dalam implementasi program adalah kurangnya koordinasi antar OPD, yang bisa mengakibatkan kesenjangan atau duplikasi pekerjaan. “Main Agenda ini tidak hanya sekadar dokumen, tetapi harus menjadi pedoman konkret dalam pemerintahan agar setiap program memiliki keberlanjutan dan hasil yang optimal,” tegasnya dalam rapat yang dihadiri sejumlah pejabat daerah.
Pengadaan dan Realisasi Program di Bawah Target
Dari data Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut, hingga 1 April 2026, realisasi pengadaan barang dan jasa OPD mencapai 50,34 persen dari target. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang direncanakan mencapai Rp5,7 triliun, namun nilai belanja aktual baru mencapai Rp1,8 triliun dari total 1.478 paket pekerjaan. Angka ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, sejumlah program masih perlu percepatan untuk mencapai hasil maksimal sesuai rencana.
Bobby menyoroti keterkaitan antarsektor dalam beberapa program kunci, seperti pembangunan irigasi yang saling terhubung dengan pertanian. “Keterpaduan ini menjadi sangat penting karena program yang satu bisa mendukung keberhasilan program lainnya. Jika tidak dijalankan secara sinergis, dampaknya akan terbatas,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa perlu ada evaluasi kinerja lebih jauh untuk mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikan.
Komitmen Mencapai Target Main Agenda
Sebagai bagian dari Main Agenda, Gubernur Bobby menekankan perlunya kesadaran penuh dari seluruh OPD dalam mengutamakan realisasi program. “Setiap pejabat harus memahami bahwa keberhasilan ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya berfokus pada target anggaran, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas pelaksanaan,” tegasnya.
Menurut data terkini, ada sejumlah program yang telah menunjukkan hasil signifikan, termasuk PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis) dan Probis (Program Berobat Gratis). Namun, Bobby mengingatkan bahwa proyek-proyek tersebut masih membutuhkan dukungan lebih dari seluruh sektor. “Kita harus memastikan bahwa Main Agenda ini benar-benar menjadi bahan acuan dalam setiap kebijakan daerah,” tambahnya.
Dalam upaya mempercepat realisasi program, Bobby menekankan pentingnya evaluasi berkala dan transparansi. “Evaluasi harus dilakukan secara rutin agar kita bisa melihat kemajuan dan mengambil langkah yang tepat jika ada kekurangan,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat tentang manfaat program menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan.”
Strategi Pengembangan dan Evaluasi Diperlukan
Bobby mendorong seluruh OPD untuk terus memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk masyarakat dan lembaga swasta. “Kolaborasi ini bisa mempercepat proses dan memberikan hasil yang lebih cepat,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa evaluasi kinerja harus mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak ada kekurangan yang terlewat.
Pada tahun anggaran 2026, sisa waktu pelaksanaan program masih ada sekitar 186 hari kerja. Wakil Gubernur Sumut Surya menambahkan bahwa OPD harus mempersiapkan proyek-proyek yang akan dijalankan di tahun 2027 sebelum masa implementasi berakhir. “Main Agenda ini adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap program bisa menyelesaikan targetnya tepat waktu dan memberikan manfaat yang maksimal,” tutup Bobby.
