Pemkab Kotawaringin Barat perpanjang status tanggap darurat karhutla

Pemkab Kotawaringin Barat Perpanjang Status Tanggap Darurat Karhutla hingga Awal September

Beritaturah.com – Warga Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, harus bersiap menghadapi fase penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih panjang. Pemkab Kotawaringin Barat perpanjang status tanggap darurat yang semula berlaku mulai 21 Agustus menjadi berlaku hingga 4 September 2026. Perpanjangan ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan titik panas dan insiden pembakaran yang kembali melanda wilayah tersebut pada pertengahan Agustus.

Angka Kerugian: 859 Hektare Lahan Terbakar dalam Waktu Singkat

Bupati Nurhidayah mengumumkan keputusan perpanjangan tersebut di Pangkalan Bun pada hari Rabu, merujuk data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Barat yang tercatat pada 18 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB. Berdasarkan catatan tersebut, total luas lahan yang telah terbakar mencapai 859,49 hektare dari 189 kejadian kebakaran dan 461 titik panas.

“Kejadian karhutla dan titik panas (hotspot) di daerah kita kembali meningkat. Saat ini luas lahan terbakar akibat Karhutla mencapai 859,49 hektare. Untuk kejadian sebanyak 189 dan titik panas 461.”

Distribusi kerusakan tidak merata. Kecamatan Kumai menjadi episentrum dengan 584,41 hektare lahan hangus dari 63 kejadian dan 124 hotspot. Kecamatan Arut Selatan menyusul di urutan kedua dengan 180,475 hektare, 98 kejadian, serta 226 titik panas. Empat kecamatan lain turut terdampak dalam skala lebih terbatas: Kotawaringin Lama (32,1 hektare, 8 kejadian, 34 hotspot), Pangkalan Banteng (24 hektare, 10 kejadian, 12 hotspot), Pangkalan Lada (8 hektare, 6 kejadian), dan Arut Utara (30,5 hektare, 4 kejadian, 65 hotspot).

Posisi Kedua di Kalteng, Penanganan Masih Terkendali

Nurhidayah menegaskan bahwa meskipun Kotawaringin Barat menempati peringkat kedua se-Kalimantan Tengah dari sisi luasan area terbakar, efektivitas penanganan daerah tersebut berada di urutan kesembilan dan secara keseluruhan masih terkendali. Pernyataan itu ia sampaikan setelah melakukan inspeksi langsung ke Posko Induk penanganan karhutla di Kantor BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

“Bagaimanapun logistik ini sangat penting untuk tenaga petugas kita di lapangan, serta kesiapan sarpras menjadi salah satu hal penting dalam mendukung efektivitas penanganan karhutla berjalan lancar.”

Selama masa perpanjangan, Pemkab Kotawaringin Barat perpanjang status tanggap darurat dengan mengaktifkan koordinasi lintas instansi, pengerahan personel tambahan, serta distribusi logistik dan sarana prasarana pemadaman. Tim gabungan dari berbagai dinas, TNI/Polri, dan relawan lokal membagi zona operasi serta jadwal patroli secara terkoordinasi agar tidak ada titik api yang luput dari pengawasan.

Fokus Operasional: Lindungi Permukiman dari Api yang Mendekat

Strategi utama di lapangan diarahkan pada titik-titik kebakaran yang berjarak dekat dengan permukiman warga. Nurhidayah menjelaskan bahwa prioritas bukan sekadar memadamkan api di lahan kosong, melainkan mencegah percikan dan asap mencapai rumah-rumah penduduk serta fasilitas publik.

“Kami bergerak ke lokasi dan membagi jadwal dengan pasukan lainnya. Fokus kami saat ini adalah titik-titik kebakaran yang sudah mendekati permukiman warga.”

Sebagai langkah pencegahan, bupati mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap temuan asap, percikan api, atau aktivitas pembakaran liar harus segera dilaporkan ke posko terdekat atau melalui kanal pelaporan BPBD agar tim respons dapat bergerak sebelum kebakaran meluas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah status tanggap darurat berarti seluruh aktivitas ekonomi berhenti? Tidak. Status tanggap darurat mengaktifkan mekanisme penanganan bencana dan pengerahan sumber daya darurat, tetapi kegiatan ekonomi sehari-hari tetap berjalan. Yang berubah adalah prioritas operasional pemerintah daerah dan kesiapan personel di lapangan.

Bagaimana warga melaporkan titik api atau asap? Warga dapat menghubungi Posko Induk BPBD Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun atau melapor melalui kanal komunikasi yang diumumkan oleh kecamatan setempat. Semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang tim pemadaman tiba sebelum api membesar.

Apakah ada larangan membakar lahan selama masa tanggap darurat? Selama status tanggap darurat berlaku, pembakaran lahan tanpa izin sangat tidak dianjurkan. Warga diminta menggunakan metode non-pembakaran seperti penggemburan tanah, penanaman mulsa, atau pemangkasan bertahap untuk mengurangi risiko kebakaran.

Hingga kapan perpanjangan ini berlaku? Masa tanggap darurat diperpanjang hingga 4 September 2026. Pemerintah daerah akan mengevaluasi kondisi lapangan secara berkala dan dapat memperpanjang atau mengakhiri status tersebut berdasarkan data hotspot dan jumlah kejadian terbaru.