OJK Beri Peringatan ke Solusiku Soal Proses Penagihan yang Diduga Tidak Sesuai
Special Plan – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada platform pendanaan kolektif berbasis teknologi informasi (LPBBTI) bernama Solusiku, yang dikelola oleh PT Anugerah Digital Indonesia. Tindakan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan OJK dalam meninjau proses penagihan yang diduga melanggar aturan. OJK juga meminta klarifikasi terkait laporan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), yang menyebutkan adanya ketidaksesuaian dalam metode penagihan.
Pengecekan Proses Penagihan dan Data Konsumen
Dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Minggu, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan bahwa lembaga tersebut sedang mengevaluasi kebenaran dan kelengkapan data yang disampaikan oleh konsumen. Laporan tersebut menyoroti adanya tindakan penagihan yang mencurigakan, seperti penggunaan data pribadi secara tidak tepat dan pengiriman informasi kepada pihak yang tidak relevan. “OJK masih mengevaluasi informasi tersebut berdasarkan dokumen, data, dan keterangan dari pihak terkait,” ujar Agus.
Klarifikasi dan Langkah OJK untuk Memastikan Kepatuhan
Permintaan klarifikasi yang dilakukan OJK pada Kamis (4/6) mencakup empat fokus utama. Pertama, pengecekan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar prosedur internal, dan pedoman perilaku. Kedua, peninjauan penggunaan saluran, perangkat, dan nomor resmi perusahaan dalam kegiatan penagihan. Ketiga, pengawasan terhadap petugas penagihan internal maupun pihak ketiga. Keempat, efektivitas perlindungan data pribadi konsumen selama proses penagihan.
OJK juga mengharuskan Solusiku menghentikan sementara penagihan terhadap konsumen yang mengajukan keluhan hingga proses penanganannya selesai. Selain itu, perusahaan diminta menyajikan data dan dokumen lengkap guna mendukung proses pengawasan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari Special Plan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam aktivitas jasa keuangan.
Proses penagihan yang menjadi sorotan OJK dianggap terjadi tanpa prosedur yang jelas. Konsumen menuding bahwa informasi tagihan dikirimkan secara acak dan tanpa persetujuan, yang dapat mengganggu kepercayaan terhadap platform tersebut. Special Plan mencakup upaya mengaudit internal perusahaan serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah praktek serupa di masa depan. OJK mengingatkan bahwa proses penagihan harus selaras dengan prinsip perlindungan konsumen.
Dalam rangka menegakkan Special Plan, OJK berharap Solusiku segera merespons secara transparan. Lembaga pengawas juga akan meninjau kembali kebijakan penggunaan data dan prosedur pengiriman informasi tagihan. Jika ditemukan pelanggaran, OJK siap memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting karena Special Plan bertujuan menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan dalam sistem pendanaan kolektif.
Respons dari Solusiku terhadap panggilan OJK belum diumumkan secara resmi. Namun, sebagai bagian dari Special Plan, perusahaan diharapkan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki proses penagihan. OJK menekankan bahwa perlindungan konsumen adalah prioritas dalam aktivitas jasa keuangan, dan setiap langkah penagihan harus didasarkan pada data yang akurat dan kebijakan yang jelas. Ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan Special Plan untuk menciptakan sistem yang lebih terpercaya.
