Keberhasilan New Policy dalam Menjaga Daya Beli Masyarakat DIY
New Policy telah menjadi salah satu strategi utama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menjaga stabilitas daya beli warga di tengah tekanan inflasi global. Dengan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, New Policy menegaskan peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menopang perekonomian DIY. Sampai bulan Mei 2026, inflasi DIY mencapai 2,77 persen per tahun, namun dengan kebijakan New Policy, pemerintah terus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga melalui berbagai intervensi fiskal yang terencana.
Penerapan New Policy dalam Kebijakan Fiskal
New Policy tidak hanya berfokus pada peningkatan pengelolaan APBN, tetapi juga mengintegrasikan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat. “Dengan New Policy, kami memastikan APBN menjadi alat yang optimal untuk menstabilkan harga, terutama dalam menghadapi fluktuasi musiman atau tekanan ekonomi dunia,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa strategi ini memungkinkan pemerintah melakukan respons cepat terhadap perubahan harga, sehingga masyarakat DIY tidak mengalami dampak berat dari inflasi.
Salah satu kebijakan New Policy adalah penguatan ketahanan pangan melalui subsidi dan operasi pasar. Dengan pendekatan ini, harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula bisa dijaga agar tetap terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur distribusi juga menjadi fokus utama, karena distribusi yang lancar bisa mengurangi risiko kenaikan harga di daerah-daerah yang lebih terpencil. Program-program bantuan sosial bagi kelompok rentan, seperti kartu keluarga sejahtera (KKS) dan bantuan langsung tunai (BLT), juga dilakukan secara lebih intensif dalam rangka mencegah ketimpangan daya beli.
Kerja Sama dan Strategi Stabilisasi Harga
Dalam menerapkan New Policy, pemerintah DIY bekerja sama erat dengan berbagai sektor, termasuk kementerian/lembaga dan lembaga keuangan. Dukungan ini diwujudkan melalui alokasi belanja yang tepat sasaran, serta Transfer ke Daerah (TKD) yang memberikan ruang fiskal bagi daerah untuk bertindak cepat. “Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian yang dijalankan secara sinergis melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Juli Kestijanti dalam wawancara di Sleman, Rabu. Ia menekankan bahwa kebijakan New Policy tidak hanya tentang distribusi dana, tetapi juga tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
Salah satu metode utama dalam New Policy adalah pendekatan empat pilar yang terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Metode ini telah terbukti berhasil dalam menjaga daya beli masyarakat DIY, terutama dalam menghadapi kenaikan harga yang terjadi di berbagai sektor. Kanwil DJPb DIY secara aktif berpartisipasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan bahwa dana APBN dan TKD dikelola secara maksimal. “New Policy memberikan alat analisis yang mendukung pengambilan keputusan, sehingga respons terhadap perubahan ekonomi bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Berkat kebijakan New Policy, DIY berhasil meraih peringkat kedua secara nasional dalam pengendalian inflasi, menurut penilaian Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa strategi New Policy tidak hanya mampu menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan ini menggabungkan data dan analisis yang up-to-date dengan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan cadangan bahan pokok dan subsidi transportasi. “New Policy menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan memberikan dampak nyata bagi kestabilan harga dan kesejahteraan warga DIY,” ujarnya.
Di samping itu, New Policy juga mengedepankan transparansi dalam penggunaan APBN. Dengan adanya sistem monitoring dan pelaporan yang ketat, pemerintah bisa menilai efektivitas kebijakan secara berkala. Juli Kestijanti menegaskan bahwa keberhasilan New Policy tergantung pada keterlibatan semua stakeholder, termasuk masyarakat yang turut memantau pelaksanaannya. “New Policy memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian inflasi melalui partisipasi aktif dalam program-program yang dijalankan,” jelasnya. Ia berharap kebijakan ini bisa terus dikembangkan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.
