Kemkomdigi: Key Discussion tentang Regulasi AI Nasional untuk Meningkatkan Produktivitas
Key Discussion – Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan bahwa regulasi kecerdasan buatan (AI) nasional akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas sektor ekonomi Indonesia. Dalam acara Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemenkominfo, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan bahwa aturan AI yang diterbitkan pemerintah bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ini untuk kepentingan nasional. “Regulasi AI nasional ini dirancang agar bisa memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan dan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab,” tegas Edwin dalam Key Discussion yang diadakan di Jakarta Selatan.
Menurut Edwin, masih ada kesenjangan signifikan antara tingkat pemanfaatan AI oleh masyarakat Indonesia dengan kontribusi teknologi ini terhadap peningkatan produktivitas. “Meskipun sekitar 80 persen penduduk Indonesia sudah mengakses layanan AI, dampaknya terhadap efisiensi produksi hanya sekitar 13 persen,” jelasnya. Ia menjelaskan bahwa masalah ini terjadi karena penggunaan AI di sektor kecil dan menengah belum optimal. “Key Discussion ini menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi agar AI bisa benar-benar menjadi penggerak produktivitas,” tambahnya.
Regulasi AI Nasional: Harapan untuk Transformasi Ekonomi
Kemenkominfo sedang mengembangkan sejumlah prioritas dalam regulasi AI nasional, yang akan memberikan kerangka kerja untuk penggunaan teknologi ini secara sistematis. Edwin menekankan bahwa kebijakan tersebut dirancang agar bisa mempercepat adopsi AI di berbagai sektor seperti pertanian, manufaktur, dan layanan keuangan. “Dengan regulasi yang tepat, AI bisa menjadi alat untuk mempercepat proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas produk,” katanya. Ia menambahkan bahwa regulasi ini juga akan memastikan AI tidak hanya digunakan untuk keuntungan individu, tetapi juga untuk kepentingan kolektif bangsa.
Edwin menyebut bahwa regulasi AI nasional akan mencakup berbagai aspek, seperti standar teknis, kerangka hukum, dan pengawasan pemanfaatan AI di sektor publik dan swasta. “Key Discussion ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi dan membangun kesepahaman bersama mengenai pentingnya AI dalam transformasi digital,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini juga akan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dalam penggunaan AI, agar mereka bisa memanfaatkan teknologi ini secara maksimal.
Pembaruan Perpres AI: Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Luar Negeri
Dalam Key Discussion yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid memperkenalkan perkembangan terkini Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengaturan penggunaan AI di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Kemenkominfo sedang melakukan konsultasi publik bersama perusahaan-perusahaan teknologi dari Amerika Serikat dan Asia Tenggara untuk menyempurnakan draf kebijakan tersebut. “Kita melakukan pembahasan ulang kemarin, dan sudah mengadopsi masukan-masukan agar tercapai keseimbangan antara inovasi dan pengendalian,” kata Meutya dalam wawancara khusus.
Meutya menegaskan bahwa revisi Perpres AI tersebut akan mencakup kebijakan yang lebih fleksibel dan mendukung pengembangan ekosistem AI nasional. “Regulasi ini tidak hanya mengatur penggunaan AI, tetapi juga memberikan dorongan bagi investasi dan kemitraan dengan sektor swasta,” jelasnya. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa AI bisa diintegrasikan ke dalam berbagai industri secara cepat dan berkelanjutan. “Key Discussion kita ini membuka ruang bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang relevan,” imbuhnya.
Edwin juga menyebut bahwa regulasi AI nasional akan mencakup pengaturan etika dan keamanan data, agar teknologi ini tidak menimbulkan risiko seperti deepfake, penipuan, atau serangan siber. “AI tidak lagi hanya dikaitkan dengan kecurangan, tetapi bisa menjadi alat yang bermanfaat jika diatur dengan baik,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa Kemenkominfo akan mengeluarkan panduan teknis untuk mengimplementasikan regulasi ini, termasuk pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan penggunaan AI oleh perusahaan-perusahaan besar.
Menurut data yang disampaikan dalam Key Discussion, penggunaan AI di Indonesia masih terbatas pada sektor layanan digital seperti media sosial dan e-commerce. “Masih banyak peluang untuk mengembangkan AI dalam sektor manufaktur, pertanian, dan pelayanan kesehatan,” katanya. Edwin juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk memanfaatkan AI secara maksimal. “Kami mengharapkan regulasi ini bisa menjadi kekuatan yang mempercepat transformasi digital di Indonesia,” pungkasnya.
