Bapanas: 5.597 Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi
New Policy – Dalam rangka mendorong stabilitas harga kebutuhan pokok, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan New Policy baru yang menargetkan pelaksanaan 5.597 kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi tekanan inflasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau. Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa New Policy ini merupakan strategi berkelanjutan untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil, baik dalam jumlah maupun harga.
Strategi New Policy dalam Stabilisasi Harga
Kebijakan New Policy mengandalkan kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk menurunkan biaya kebutuhan pokok. Bapanas melibatkan 37 provinsi dan 378 kabupaten/kota dalam pelaksanaan GPM, yang secara khusus difokuskan pada distribusi beras, telur, minyak goreng, gula, dan bawang. Dalam New Policy ini, penekanan diberikan pada pengurangan biaya distribusi dan peningkatan persediaan di pasar lokal, serta optimalisasi rantai pasok untuk menghindari kenaikan harga yang signifikan.
“Dengan New Policy ini, kita bisa memastikan bahwa masyarakat miskin dan menengah ke bawah tetap memiliki akses ke bahan pangan murah,” jelas Amran Sulaiman dalam keterangan resmi di Jakarta. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mengendalikan inflasi, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Peran Provinsi dalam Kebijakan New Policy
Provinsi-provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi pelaku utama dalam kegiatan GPM di bawah New Policy. Ketiga provinsi ini berhasil mengkoordinasikan kebijakan lokal untuk mendistribusikan bahan pangan strategis dengan harga lebih terjangkau. Sementara itu, beberapa daerah seperti Papua Pegunungan masih dalam proses sosialisasi, tetapi Bapanas yakin akan terlibat secara aktif dalam waktu dekat.
Bapanas juga berupaya mengintegrasikan New Policy dengan program-program lain, seperti Kementerian Perdagangan dan program bantuan sosial. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berfokus pada penyediaan pangan murah, tetapi juga pada pengurangan biaya distribusi dan peningkatan efisiensi rantai pasok. Dengan New Policy, Bapanas ingin menciptakan sistem yang berkelanjutan dan mampu mengatasi kenaikan harga secara lebih terencana.
Data Inflasi dan Kontribusi GPM
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa inflasi pangan tahunan pada Juni 2026 turun menjadi 5,58 persen, dibandingkan angka 6,24 persen di bulan Mei. Penurunan ini didorong oleh keberhasilan GPM dalam menekan fluktuasi harga komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan beras. Meski inflasi bulanan mencatatkan penurunan sebesar 0,08 persen, Bapanas menyatakan bahwa New Policy harus terus ditingkatkan untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok jangka panjang.
Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, beberapa faktor seperti permintaan yang stabil dan peningkatan produksi dalam negeri berkontribusi pada penurunan inflasi. Namun, kenaikan harga komoditas utama seperti cabai rawit, daging ayam ras, dan telur masih menjadi perhatian utama. Dalam New Policy, Bapanas berkomitmen untuk menangani tantangan ini dengan pengawasan lebih ketat dan peningkatan produksi.
“New Policy ini menunjukkan keberhasilan program Bapanas dalam menstabilkan harga pangan. Dengan terus mengoptimalkan distribusi dan kerja sama antar sektor, kita bisa memastikan ketahanan pangan nasional,” ujar Amran Sulaiman. Ia menegaskan bahwa New Policy akan menjadi fondasi untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara super power dalam bidang pangan.
Dengan jumlah kegiatan GPM yang mencapai 5.597 hingga akhir Juni 2026, Bapanas menilai New Policy telah memberikan dampak nyata terhadap penurunan inflasi. Tantangan utama yang dihadapi masih melibatkan perubahan cuaca, kenaikan biaya bahan baku, dan dinamika pasar global. Namun, Bapanas yakin bahwa dengan New Policy yang terus diperkuat, Indonesia dapat mencapai tingkat stabilitas harga yang lebih baik dan mampu mengatasi krisis pangan di masa depan.
