Kemenko Polkam Evaluasi Indeks Demokrasi di Papua Barat Daya
Special Plan – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sedang melaksanakan evaluasi terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Papua Barat Daya. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian tindakan dalam Special Plan yang bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah tersebut. Evaluasi ini mencakup analisis berbagai indikator seperti kebebasan berpendapat, pelayanan publik, dan kinerja lembaga legislatif. Tujuan utama dari Special Plan adalah untuk mengidentifikasi hambatan dalam pengembangan demokrasi serta merumuskan strategi pemecahan masalah yang efektif.
Evaluasi Berdasarkan Special Plan untuk Perbaikan IDI
Dalam pelaksanaannya, Kemenko Polkam memastikan bahwa evaluasi IDI Papua Barat Daya sesuai dengan pedoman dan target yang telah ditetapkan dalam Special Plan. Evaluasi ini bertujuan mengukur kemajuan terkini dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi indeks tersebut. “Special Plan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa demokrasi di daerah otonom baru,” jelas Haryadi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam. Menurutnya, selain melihat capaian, evaluasi juga fokus pada perbandingan dengan tahun sebelumnya dan potensi peningkatan yang bisa dicapai.
“Dengan adanya Special Plan, evaluasi ini menjadi acuan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan harapan mencapai standar nasional,” kata Haryadi di Sorong, Kamis.
Hasil pengukuran IDI tahun 2025 menunjukkan bahwa Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan signifikan. Meski ada penurunan indeks, kondisi ini dianggap wajar karena 2025 merupakan tahun pertama provinsi tersebut dimasukkan ke dalam sistem pengukuran IDI. Kemenko Polkam menargetkan bahwa evaluasi ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan rencana peningkatan yang lebih spesifik pada tahun 2026.
Isu Keterbatasan Kebebasan Berpendapat dan Pelayanan Publik
Evaluasi menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi IDI Papua Barat Daya adalah keterbatasan kebebasan berpendapat. Agus Pramono, Ahli Muda Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS RI, menjelaskan bahwa masyarakat di sana masih menghadapi tekanan dari kelompok internal maupun antar masyarakat. “Special Plan memberikan peluang untuk memperkuat kebebasan ini melalui reformasi sistem pengambilan keputusan dan penguatan partisipasi masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, pelayanan publik di Papua Barat Daya juga dinilai kurang optimal. Agus menegaskan bahwa kurangnya data yang terdokumentasi dan bukti pendukung menyebabkan beberapa indikator IDI menjadi nol. “Kualitas pelayanan publik yang rendah berdampak langsung pada indeks demokrasi dan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujarnya. Dalam rangka memperbaiki hal ini, Kemenko Polkam menyarankan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian data kepada lembaga terkait, seperti KemenPANRB.
“Special Plan juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kesenjangan ini,” papar Agus.
Dalam evaluasi, ditemukan bahwa penyampaian data yang tidak terstruktur justru menghambat akurasi penilaian IDI. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengumpulan data dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, Kemenko Polkam berharap bahwa peningkatan kualitas demokrasi di Papua Barat Daya bisa menjadi contoh untuk daerah lain yang masih menghadapi tantangan serupa.
Kemenko Polkam juga menyoroti peran lembaga legislatif daerah dalam memperbaiki indeks. Evaluasi menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya belum mencapai target legislasi. “Special Plan melibatkan pemantauan kinerja lembaga ini agar bisa memberikan kontribusi lebih besar dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat,” tambah Haryadi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi sistem politik daerah menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan IDI, seiring dengan peningkatan harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Sebagai bagian dari Special Plan, Kemenko Polkam akan melibatkan berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam memastikan evaluasi berjalan secara komprehensif. Kerja sama antar lembaga ini diharapkan mampu menghasilkan strategi yang berfokus pada perbaikan jangka panjang, bukan hanya perbaikan sementara. “Special Plan tidak hanya sekadar evaluasi, tetapi juga sebagai kerangka untuk membangun kebijakan yang berkelanjutan,” kata Haryadi.
