Koalisi Pejalan Kaki minta JPO kawasan Jakarta untuk Renovasi Total
Beritaturah.com – Jakarta – Koalisi Pejalan Kaki minta JPO kawasan untuk direnovasi secara menyeluruh. Organisasi yang mewakili kepentingan pejalan kaki ini telah resmi mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta agar melakukan pembenahan besar-besaran pada jembatan penyeberangan orang (JPO) yang tersebar di berbagai titik strategis. Renovasi ini mencakup jalur yang membentang dari Stasiun Universitas Indonesia hingga ke kawasan Pasar Minggu, mengingat banyak fasilitas tersebut dinilai sudah memerlukan pembenahan serius mengingat usia dan kondisinya.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, menyampaikan aspirasi ini saat dihubungi oleh media di Jakarta pada hari Kamis. Ia menjelaskan bahwa cakupan area yang perlu mendapat perhatian khusus tidak hanya terbatas pada satu titik, melainkan mencakup beberapa koridor penting. Mulai dari kawasan Mampang, menyusuri HR Rasuna Said, hingga mencapai Tebet dan Pancoran, lalu berakhir di Pasar Minggu. Bahkan, JPO yang berada di dekat kampus UI juga masuk dalam daftar prioritas renovasi.
Area Prioritas Renovasi JPO
“JPO kawasan Mampang, Rasuna Said sampai ke Tebet, ya. Tebet, Pancoran, itu sampai Pasar Minggu sampai JPO yang ada di UI,” ujar Alfred Sitorus.
Selain masalah kondisi fisik jembatan, Alfred juga menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat di kawasan Cakung. Menurut pengamatannya, keberadaan JPO di sana justru menyulitkan warga karena tidak diimbangi dengan fasilitas penyeberangan yang memadai di permukaan jalan. Akibatnya, banyak penduduk setempat yang lebih memilih untuk menyeberang langsung di badan jalan raya. Alasan utamanya adalah JPO dinilai kurang mudah diakses, terlebih bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Alfred menekankan bahwa penyediaan fasilitas penyeberangan yang aman, inklusif, dan mudah diakses merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan visi misi Jakarta sebagai kota global. Pembangunan sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur yang megah, tetapi juga dari kemudahan masyarakat berjalan kaki. Hal ini sejalan dengan konsep walkable city yang semakin digalakkan di berbagai kota metropolitan dunia.
“DKI Jakarta cukup kencang bicara kota global. Jadi, yang kita lihat itu, kota-kota global itu, tuh, sudah mulai bicara bagaimana inklusivitas dan juga walkable city-nya,” tambah Alfred.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar tidak hanya berfokus membangun infrastruktur baru, tetapi juga mengevaluasi fasilitas yang sudah tersedia. Evaluasi ini penting untuk memastikan apakah fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki. Lebih lanjut, Alfred menuturkan bahwa pembangunan JPO seharusnya dilakukan berdasarkan kajian kebutuhan, seperti volume lalu lintas dan lebar jalan, bukan menjadi solusi utama di seluruh ruas jalan.
Dia mengungkapkan apabila JPO tetap dibangun, maka fasilitas tersebut harus memenuhi aspek aksesibilitas, baik melalui lift yang beroperasi penuh maupun jalur landai (ramp), sehingga dapat digunakan seluruh kelompok masyarakat. Saat ini, terdapat sebanyak 230 unit JPO yang berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Jumlah ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap kondisi setiap jembatan penyeberangan.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Renovasi JPO
Berapa jumlah JPO yang perlu direnovasi? Saat ini terdapat 230 unit JPO di bawah pengawasan Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang perlu dievaluasi kondisinya untuk menentukan prioritas renovasi.
Siapa saja yang paling terdampak JPO yang tidak aksesibel? Lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang dengan anak kecil merupakan kelompok yang paling terdampak ketika JPO tidak memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai.
Kapan renovasi JPO kawasan diperkirakan dimulai? Koalisi Pejalan Kaki telah mengajukan permohonan resmi dan menunggu respons dari pemerintah daerah. Proses evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum renovasi dimulai.
Apa saja kriteria JPO yang dianggap layak renovasi? JPO yang dinilai perlu renovasi antara lain yang memiliki kondisi fisik rusak, tidak memiliki lift atau ramp, serta tidak sesuai dengan standar aksesibilitas untuk semua kelompok masyarakat.
