Presiden Targetkan Kemiskinan Turun ke 6,0-6,5 Persen Tahun 2027
Meeting Results – Dalam meeting results yang digelar di Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Presiden Prabowo Subianto mengungkap target baru pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 6,0-6,5 persen pada 2027. Angka ini menunjukkan upaya lebih agresif dibandingkan target sebelumnya yang berada di rentang 6,5-7,5 persen. Pernyataan ini menjadi bagian dari penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam rangka menyiapkan kebijakan untuk Tahun Anggaran 2027.
“Kita berharap angka kemiskinan bisa menyusut hingga rentang 6,0-6,5 persen,” ujar Presiden Prabowo pada Rabu di kompleks parlemen, Jakarta. Target ini dirancang untuk mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi rakyat, terutama melalui program-program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan.
Target Pemangkasan Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Pada meeting results ini, Presiden juga menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka akan menurun ke rentang 4,30-4,87 persen pada 2027, dibandingkan 4,44-4,96 persen di tahun 2026. Selain itu, rasio gini, yang menjadi indikator penting ketimpangan pendapatan, akan ditingkatkan dari 0,377-0,380 menjadi 0,362-0,367. Angka ini menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok yang lebih rentan.
“Perlu diusahakan agar ketimpangan pendapatan semakin berkurang, dengan jarak antara kelompok terkaya dan termiskin yang terus menyempit,” tambah Prabowo. Target pemangkasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran ini diharapkan dapat mencapai angka yang lebih baik melalui kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan.
Presiden menegaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup rakyat, tetapi juga menjadi prioritas dalam meeting results. Kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang dipaparkan dalam KEM-PPKF akan didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen, serta mengendalikan inflasi hingga 1,5-3,5 persen. Defisit pembiayaan juga diprediksi akan dipertahankan di bawah 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Nilai tukar petani, yang saat ini mencapai 126, perlu terus ditingkatkan,” paparnya. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan Indeks Kesejahteraan Petani hingga 0,8038 dari 0,7731 di 2026. Peningkatan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara sektor pertanian dan non-pertanian.
Peningkatan Indeks Modal Manusia dan Efisiensi Anggaran
Meeting results ini juga membahas kebijakan yang bertujuan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) hingga 0,575 pada 2027, dari 0,57 di 2026. Peningkatan IMM akan menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia. Sementara itu, belanja negara ditekankan untuk berfokus pada efisiensi dan produktivitas, dengan proyeksi mencapai 13,62-14,80 persen dari PDB.
Presiden menyatakan bahwa optimasi pendapatan negara akan mencapai 11,82-12,40 persen dari PDB, yang menjadi strategi untuk memperkuat posisi fiskal. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun juga dipertahankan di kisaran 6,5-7,3 persen, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditetapkan berada di 16.800-17.500. Target-target ini diharapkan dapat tercapai melalui koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah.
Dalam meeting results, KEM-PPKF dijadikan alat untuk memastikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang selaras dengan visi pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,8-6,5 persen akan menjadi penopang utama untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi respons terhadap tantangan yang dihadapi dari sektor-sektor ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
