Wamen PU Dorong Percepatan Pembebasan Lahan untuk Perbaikan Perlintasan KA
Topics Covered – Jakarta – Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan bahwa proses pembebasan lahan harus dipercepat agar peningkatan perlintasan sebidang kereta api (KA) dapat dilakukan secara optimal. Pembebasan lahan menjadi faktor utama dalam mendorong perbaikan infrastruktur transportasi, khususnya di daerah-daerah rawan kecelakaan. “Dengan mendapatkan lahan secara cepat, proyek peningkatan keselamatan dapat berjalan lebih lancar,” jelas Diana. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mempercepat realisasi perlintasan KA yang sekarang masih menjadi topik utama pembahasan di tingkat nasional.
Perlintasan Sebidang: Tantangan Utama dalam Pembebasan Lahan
Diana menyampaikan bahwa perlintasan sebidang kereta api masih menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan. Tantangan utamanya melibatkan pembebasan lahan yang sebagian besar masih dalam proses inventarisasi dan negosiasi. Pembebasan lahan tidak hanya membutuhkan keterlibatan warga dan PT KAI, tetapi juga dukungan pemerintah daerah. “Kita harus mempercepat pengerjaan ini agar kebutuhan konstruksi bisa terpenuhi secara maksimal,” tambah Diana. Untuk mengatasi hambatan, ia menyarankan tiga langkah utama: pertama, memperjelas kebutuhan lahan berdasarkan risiko; kedua, menyederhanakan proses administrasi; ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kebijakan yang diambil saat ini sangat penting untuk memastikan bahwa perlintasan KA tidak lagi menjadi sumber utama kecelakaan,” kata Diana.
Progres Pekerjaan dan Kebutuhan Anggaran
Berdasarkan data dari Kementerian PU, seluruh Indonesia memiliki 4.242 perlintasan sebidang, dari mana 184 di antaranya berada di jalan nasional yang memerlukan perhatian khusus. Sampai saat ini, 48 lokasi sudah diperbaiki, tetapi masih ada 136 perlintasan yang belum selesai, terletak di tujuh provinsi. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan infrastruktur ini mencapai Rp30 triliun. “Progres yang terjadi menunjukkan bahwa pembahasan Topics Covered ini sedang berjalan baik,” imbuh Diana. Namun, ia menegaskan bahwa upaya ini masih memerlukan lebih banyak perhatian dan komitmen dari seluruh pihak terkait.
Langkah Selanjutnya untuk Peningkatan Keselamatan
Diana menyatakan bahwa pemerintah harus fokus pada tiga aspek utama: penajaman prioritas berdasarkan risiko, penyederhanaan administrasi pembebasan lahan, dan penguatan koordinasi antarlembaga. Ia menekankan bahwa pembebasan lahan adalah bagian kritis dari pengembangan perlintasan KA yang aman. “Kita harus memastikan bahwa semua elemen dalam Topics Covered ini dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” jelas Diana. Peningkatan keselamatan transportasi tidak hanya melibatkan konstruksi fisik, tetapi juga sistem pengamanan dan manajemen lalu lintas yang terpadu.
“Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur menunjukkan bahwa perlintasan KA yang belum selesai masih menjadi titik rawan. Dengan percepatan pembebasan lahan, kita dapat mengurangi risiko tersebut secara signifikan,” kata Diana.
Kebijakan Nasional untuk Perlintasan Berisiko
Diana mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk membenahi perlintasan sebidang yang paling berisiko. Langkah ini mencakup pembangunan flyover, pemasangan penghalang, serta pengelolaan ruang terbuka di sekitar jalur KA. “Instruksi tersebut menjadi pedoman utama dalam mempercepat peningkatan keselamatan infrastruktur,” imbuh Diana. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk daerah-daerah lain yang juga menghadapi masalah serupa dalam Topics Covered.
“Kita harus bergerak cepat agar perlintasan KA tidak lagi menjadi sumber kecelakaan besar,” tegas Diana.
Kolaborasi untuk Mencapai Target Pembebasan Lahan
Kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam percepatan pembebasan lahan. Diana menyampaikan bahwa Kementerian PU, Perhubungan, ATR/BPN, serta PT KAI harus bekerja sama secara lebih intensif. “Dengan koordinasi yang baik, proses penanganan Topics Covered dapat selesai dalam waktu yang lebih singkat,” ujarnya. Ia juga mengharapkan adanya peran aktif dari masyarakat setempat, karena pembebasan lahan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan kesadaran warga dalam mendukung proyek infrastruktur.
“Masyarakat harus paham bahwa pembebasan lahan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi nasional,” tambah Diana.
Upaya Berkelanjutan dalam Perlintasan KA
Menurut Diana, langkah-langkah yang diambil dalam percepatan pembebasan lahan harus berkelanjutan dan berbasis data. “Kita tidak hanya ingin memperbaiki perlintasan sebidang saat ini, tetapi juga memastikan bahwa perlintasan baru tidak lagi mengalami masalah serupa,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa pembebasan lahan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memastikan keamanan transportasi. “Kepemimpinan yang konsisten dalam Topics Covered ini akan memberikan dampak besar terhadap keselamatan masyarakat,” tambah Diana.
