Gus Falah: Legalisasi Tambang Rakyat Upaya Negara Beri Kepastian Hukum
Latest Program – Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Gus Falah, menekankan bahwa Latest Program legalisasi tambang rakyat adalah bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam sektor pertambangan skala kecil. Ia menyatakan, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi praktik penambangan ilegal yang selama ini merugikan negara serta menyebabkan kerusakan lingkungan. “Dengan Latest Program legalisasi, masyarakat dapat mendapatkan perlindungan hukum, akses pembinaan, dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan,” ungkap Gus Falah dalam sebuah acara dialog nasional di Jakarta, Kamis.
Kerugian Negara Akibat Tambang Ilegal
Dalam diskusi yang dihadiri oleh berbagai pihak, Gus Falah mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai setidaknya Rp300 triliun per tahun, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, angka ini tidak hanya menunjukkan masalah hukum, tetapi juga membuktikan bahwa Latest Program tambang ilegal berdampak signifikan pada kebocoran ekonomi nasional. “Penambangan tanpa izin mengakibatkan hilangnya pemasukan negara, serta kerusakan terhadap ekosistem alam,” jelas Gus Falah.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan tambang rakyat tidak berjalan dalam ruang ilegalitas dan perusakan alam,” tegas Gus Falah.
Dialog Nasional Sebagai Momentum Perbaikan
Menurut Gus Falah, dialog nasional bertajuk “Tambang Rakyat dan Permasalahan Lingkungan Hidup” yang diinisiasi MN-KAHMI menjadi momen penting untuk membentuk tata kelola tambang rakyat yang adil, legal, dan ramah lingkungan. “Kegiatan ini membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” tambahnya. Latest Program dialog ini juga bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan warga untuk mencapai solusi yang harmonis.
“Tambang rakyat perlu diakui sebagai bagian dari sistem pertambangan nasional, bukan diabaikan. Dengan Latest Program legalisasi, kita bisa memberikan kepastian hukum dan menghindari eksploitasi yang tidak terkontrol,” ujarnya.
Perspektif Abdullah Puteh
Koordinator Presidium MN-KAHMI, Abdullah Puteh, menyatakan bahwa tambang rakyat adalah realitas sosial-ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Di berbagai daerah, sektor ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa tantangan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air, deforestasi, konflik lahan, keselamatan kerja yang kurang, serta penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri harus diperhatikan. “Legalisasi tambang rakyat harus ditata melalui sistem yang baik, bukan sekadar dibiarkan berkembang di wilayah hukum yang tidak jelas,” tutur Abdullah.
“Dengan Latest Program legalisasi, kita bisa memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan konservasi alam,” ucap Abdullah.
Acara tersebut juga dihadiri oleh para pembicara seperti pelaku usaha Habe Hanafi, Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Syauqi, Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI) Prof. Supriatna, serta Direktur Utama PT Mitra Tata Lingkungan Baru (MTLB) Victor Uly Silitonga. Mereka sepakat bahwa Latest Program legalisasi tambang rakyat bukan hanya mengatasi masalah hukum, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan kegiatan pertambangan kecil ke dalam kerangka regulasi nasional.
Dalam konteks Latest Program ini, Gus Falah menekankan perlunya perubahan pola pikir dan kebijakan pemerintah yang lebih inklusif. “Kita harus melihat tambang rakyat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, selama diatur dengan baik. Latest Program legalisasi adalah kunci untuk menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan tanggung jawab lingkungan,” paparnya.
Lebih lanjut, Gus Falah meminta pemerintah untuk menetapkan aturan yang jelas dan transparan, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal. “Dengan Latest Program ini, masyarakat tidak hanya akan mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” tutupnya.
