Bali percepat perlindungan lahan produktif lewat pendataan LP2B

Bali percepat perlindungan lahan produktif lewat: ataan LP2B Beritaturah.com – Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali kini sedang menggenjot upaya

Bali Percepat Perlindungan Lahan Produktif Lewat Pendataan LP2B

Beritaturah.com – Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali kini sedang menggenjot upaya perlindungan lahan produktif melalui proses pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan pertanian yang ada di Pulau Dewata tetap terlindungi dari alih fungsi yang semakin meningkat. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki komitmen kuat untuk mempercepat pendataan dan penetapan LP2B di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Bali.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Gubernur Koster menerima kunjungan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Suyus Windayana. Dalam pertemuan tersebut, Koster menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pendataan LP2B sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan laju alih fungsi lahan yang menjadi tantangan serius di Bali. Perlindungan lahan produktif ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

Regulasi Pendukung Perlindungan Lahan

Menurut penjelasan Gubernur Koster, Pemprov Bali sudah memiliki regulasi yang secara khusus melindungi lahan produktif dari alih fungsi untuk kepentingan investasi. Regulasi tersebut mencakup Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara nominee serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043 yang menjadi pedoman pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

“Kita juga punya perda untuk melindungi lahan produktif, tidak akan keluar izinnya untuk investasi, dari provinsi juga membantu insentif ini agar lahan produktif tidak dibangun, boleh ada pembangunan fasilitas pariwisata atau lainnya, asal tidak di lahan produktif dan sudah jalan ini di Bali,” katanya.

Koster menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah yang relevan dengan arah pembangunan Bali ke depan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sektor pertanian sebagai fondasi budaya dan kehidupan masyarakat Bali. Dengan adanya pendataan LP2B yang dipercepat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi lahan-lahan yang perlu dilindungi secara lebih akurat dan komprehensif.

Proses pendataan LP2B ini juga akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Melalui pendataan yang sistematis, pemerintah dapat memastikan bahwa lahan pertanian produktif tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga didukung dengan infrastruktur yang memadai. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bali sekaligus menjaga keberlanjutan sektor ini di masa depan.

Dengan demikian, Bali percepat perlindungan lahan produktif lewat pendataan LP2B menjadi salah satu inisiatif penting yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan pelestarian sumber daya alam yang ada di Pulau Dewata.