Pengamat sebut dapur MBG semestinya difokuskan di daerah rawan pangan
Latest Program – Jakarta – Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyoroti bahwa program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dikelola dengan lebih efektif. Menurutnya, lokasi pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini tidak selaras dengan kondisi pangan di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. “Kita harus memprioritaskan daerah dengan tingkat ketidakcukupan pangan tinggi agar tujuan MBG tercapai,” ujarnya dalam forum ekonomi SMBC Indonesia Economic Forum 2026.
Dalam riset yang dibawakan, Burhanuddin membandingkan data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah SPPG per 1.000 anak penerima manfaat dari Badan Gizi Nasional (BGN). Hasil menunjukkan bahwa sejumlah besar dapur MBG dibangun di tempat dengan tingkat kerawanan pangan rendah. Kota Kediri, Metro, Blitar, dan Magelang menjadi contoh wilayah dengan SPPG melebihi 0,6 per 1.000 anak, meski prevalensi ketidakcukupan pangan di sana hanya berkisar 8–13 persen. Sebaliknya, Kabupaten Yahukimo dan Deiyai memiliki SPPG hampir tidak ada, namun tingkat ketidakcukupan pangan mencapai 43–48 persen.
Perbedaan ini, menurut Burhanuddin, memicu rasa tidak adil di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Survei Indikator Politik menunjukkan kecemburuan terhadap MBG, terutama di kelompok yang merasa tidak layak menerima manfaat. “Orang miskin berpikir, ‘Kamilah yang paling berhak mendapatkan MBG, mengapa yang kaya justru yang bisa?’ itu contoh teori deservingness dalam ilmu politik,” jelasnya.
Anggaran MBG juga menjadi sorotan. Raden Pardede, ekonom senior, menekankan bahwa alokasi dana program tersebut dinilai terlalu besar. “Program ini bisa menggerakkan ekonomi pertanian dan logistik, tapi harus dijalankan tanpa pemborosan,” katanya. Ia berharap MBG mampu memberikan dampak positif yang maksimal, baik untuk kesehatan maupun perekonomian.
Respons Publik dan Efisiensi Anggaran
Menurut survei, masyarakat masih mendukung MBG dengan persetujuan di atas 50 persen. Namun, kepuasan menurun, terutama di kalangan yang merasa anggaran terlalu besar. “Ini mengakibatkan rasa kekecewaan, karena MBG seharusnya untuk daerah tertinggal, bukan untuk wilayah yang sudah cukup mewah,” tambah Burhanuddin.
“Tentu harapan kita adalah bahwa dia (program MBG) harus dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak ada pemborosan, tidak ada harga kaos kaki yang mahal,” ujar Raden Pardede.
Keberhasilan program MBG, menurutnya, bergantung pada cara penggunaan anggaran. Jika tidak terarah, dampaknya bisa kurang signifikan. “Dengan distribusi SPPG yang tepat, MBG bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
