Special Plan: ESDM Bantah Isu Pertamax sebagai BBM Subsidi dan Uji Coba Bioetanol
Special Plan – Dalam rangkaian Special Plan berita ekonomi terkini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan mengenai isu yang beredar tentang Pertamax sebagai bahan bakar subsidi serta proses uji coba penggunaan bioetanol. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (16/6) sebagai respons terhadap berbagai pertanyaan yang muncul di tengah dinamika harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Selain itu, Special Plan juga menyoroti upaya hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan inisiatif penguatan sektor perikanan serta pertamina yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
ESDM Pastikan Pertamax Tidak Termasuk BBM Subsidi
Kementerian ESDM secara tegas membantah klaim bahwa Pertamax merupakan bahan bakar subsidi yang dijual dengan harga terjangkau. Menurut Menteri ESDM, Pertamax memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan Pertalite dan Solar, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai bahan bakar subsidi. Ini menjadi bagian dari Special Plan yang mencakup upaya pemerintah dalam mengelola subsidi BBM secara lebih efisien, terutama dalam rangka memitigasi dampak inflasi dan tekanan anggaran.
“Pertamax tidak termasuk dalam kategori bahan bakar subsidi karena harganya lebih tinggi dibandingkan Pertalite dan Solar,”
Penjelasan ini diberikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk para pelaku usaha dan masyarakat. ESDM menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM tetap diberikan kepada Solar dan Pertalite, sementara Pertamax dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen yang lebih spesifik, seperti mobil premium dan kendaraan listrik.
PTPN I Uji Coba Penanaman Sorgum untuk Dukung Bioetanol
Sebagai bagian dari Special Plan yang menekankan transisi energi ke bahan bakar terbarukan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I melakukan uji coba penanaman sorgum seluas 20 hektare di Lampung. Aris Handoyo, Sekretaris Perusahaan PTPN I, menjelaskan bahwa sorgum dipilih sebagai bahan baku alternatif untuk bioetanol, dengan harapan dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Ini merupakan langkah strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong pengembangan industri dalam negeri.
“Pengembangan sorgum merupakan bagian dari penugasan yang diterima perusahaan guna mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi pemerintah,”
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari pengujian lahan hingga pengembangan teknologi penyerapan dan pemanfaatan sorgum secara optimal. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Special Plan dalam mempercepat keberlanjutan energi dan ekonomi hijau di Indonesia.
Kaltim Ekspor Ratusan Ton Udang Windu ke Pasar Global
Dalam Special Plan terkait sektor pertanian dan perikanan, Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan kinerja ekspor udang windu yang menggembirakan. Januari hingga Mei 2026, komoditas ini berhasil terjual sebanyak 769,9 ton dengan nilai total mencapai Rp173,3 miliar. Irma Listiawati, Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, menjelaskan bahwa udang windu menjadi produk unggulan yang mendapat dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan daya saing di pasar internasional.
“Udang windu menjadi komoditas dominan dengan volume ekspor mencapai 769,9 ton selama lima bulan terakhir tahun 2026 senilai Rp173,3 miliar,”
Ekspor ini sejalan dengan Special Plan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim juga berupaya memperluas jaringan pasok ke negara-negara tetangga dan pasar utama seperti Jepang serta Korea Selatan, dengan bantuan teknologi dan pelatihan bagi para nelayan.
PT Pertamina Jelaskan Perbedaan Harga Pertamax dan Pertalite
Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan terkait perbedaan harga Pertamax dan Pertalite dalam Special Plan yang sedang dibahas oleh masyarakat. Corporate Secretary Pertamina Patra Roberth MV Dumatubun menyatakan bahwa Pertamax memiliki kandungan oktana lebih tinggi, sehingga dibanderol dengan harga yang lebih mahal dibandingkan Pertalite. Ia menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Menanggapi informasi yang beredar terkait angka Rp18.040 per liter di struk pembelian Pertalite yang disebut sebagai harga keekonomian BBM, Pertamina Patra Niaga menyampaikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,”
Penjelasan ini dilakukan dalam keterangan resmi yang diterbitkan dari Jakarta, Selasa. Pertamina juga menyebutkan bahwa kebijakan harga ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara aksesibilitas bahan bakar dan pengurangan subsidi yang berdampak pada anggaran negara.
BP BUMN Prioritaskan Hilirisasi SDA dan Pemberdayaan UMKM
Dalam Special Plan pembangunan ekonomi, Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menegaskan bahwa hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus utama pembiayaan. Dony Oskaria, Kepala BP BUMN, menyoroti pentingnya investasi di sektor-sektor produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada impor.
“Dukungan pembiayaan harus terus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,”
BP BUMN juga menyatakan bahwa langkah-langkah ini dilakukan dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi nasional dan mengakselerasi pertumbuhan sektor strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam Special Plan tahunan.
Terlepas dari isu-isu yang muncul, Special Plan tetap menjadi kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang diselaraskan antar-kementerian, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan efisien, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
