Pemkab Bogor: Rekonstruksi jalan Citeureup-Sukamakmur tuntas tahun ini

Jalan Tajur–Sukamakmur: Bogor Timur Menanti Konektivitas yang Lama Ditunda

Beritaturah.com – Wilayah timur Kabupaten Bogor selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang keterisolasian infrastruktur. Warga di sepanjang koridor antara Kecamatan Citeureup dan Kecamatan Sukamakmur berulang kali menyuarakan kebutuhan akan akses jalan yang layak, namun respons pemerintah daerah baru mulai terwujud secara konkret pada 2025. Kini, melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), rekonstruksi ruas jalan yang membentang dari Desa Tajur hingga Sukamakmur resmi dilanjutkan ke tahun 2026, menandai fase kedua dari proyek yang dianggap krusial bagi pemerataan pembangunan di kawasan tersebut.

Langkah Konkret yang Menjawab Aspirasi Lama

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penanganan ruas jalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan jawaban atas tuntutan masyarakat timur yang telah berlangsung lama. Dalam pernyataan yang disampaikan di Cibinong pada Selasa, Rudy menekankan bahwa perbaikan jalur dari Tajur ke Sukamakmur merupakan prioritas yang tidak bisa lagi ditunda.

“Timur itu yang dikehendaki masyarakat dari dulu adalah perbaikan jalan dari mulai Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, hingga Sukamakmur.”

Proyek ini dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam kerangka IJD. Tahap pertama pengerjaan telah dimulai pada 2025, sementara tahap lanjutan dijadwalkan rampung pada 2026. Bagi ribuan warga yang setiap hari harus menempuh perjalanan berjam-jam di atas permukaan jalan rusak, kelanjutan proyek ini membawa harapan nyata akan mobilitas yang lebih aman dan efisien.

Konektivitas sebagai Fondasi Pemerataan

Rudy menjelaskan bahwa peningkatan jaringan jalan bukan semata soal aspal dan beton, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan. Akses jalan yang memadai membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lokal, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta memperluas jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan yang selama ini sulit menjangkau pelosok timur.

“Maka jalan tersebut kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah. Dibangunlah di tahun 2025, dilanjutkan di tahun 2026, rekonstruksi jalan dari mulai Tajur hingga Sukamakmur.”

Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan timur Bogor sejalan dengan tren nasional penguatan konektivitas antardaerah. Program IJD sendiri merupakan instrumen pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan jalan-jalan daerah yang belum tersentuh pembangunan memadai, sehingga beban fiskal daerah tidak menjadi satu-satunya penentu kelanjutan proyek.

Sukaresmi: Benih Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Di balik proyek jalan Tajur–Sukamakmur, Pemkab Bogor sedang menyiapkan langkah yang lebih ambisius: menjadikan wilayah timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2025, pemerintah daerah telah menyelesaikan penyediaan lahan seluas 64,5 hektare di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan ekonomi terpadu. Lahan ini dirancang untuk menarik investasi, menampung aktivitas komersial, dan menjadi magnet pertumbuhan bagi masyarakat sekitar.

Sebagai penunjang aksesibilitas kawasan tersebut, Pemkab Bogor juga membuka jalan baru sepanjang sekitar 10 kilometer yang menghubungkan Jalan Transyogi dengan Desa Sukaresmi. Konstruksi jalur ini dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2026, selaras dengan jadwal rekonstruksi ruas Tajur–Sukamakmur. Dengan demikian, dua proyek jalan yang saling melengkapi akan membentuk koridor logistik baru yang mengintegrasikan Sukaresmi ke dalam jaringan transportasi utama kabupaten.

Dimensi Politik: Menjawab Aspirasi Pemekaran Bogor Timur

Pembangunan infrastruktur di timur Bogor tidak dapat dilepaskan dari wacana pemekaran daerah yang telah lama mengemuka di kalangan masyarakat setempat. Banyak warga mendesak pembentukan daerah otonomi baru yang mereka sebut Bogor Timur, dengan harapan memperoleh alokasi anggaran dan kebijakan pembangunan yang lebih proporsional terhadap kebutuhan lokal.

Rudy mengakui bahwa kewenangan penuh atas pembentukan daerah otonomi baru tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten. Namun, ia menegaskan bahwa langkah-langkah persiapan yang berada dalam ranah kewenangan daerah—mulai dari penataan tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, hingga pengembangan kawasan ekonomi—tetap akan dijalankan secara konsisten.

“Supaya harapan masyarakat tersebut dapat tercapai, lalu pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor, kita menyebutnya pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat, wilayah timur.”

Bagi masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan oleh konsentrasi pembangunan di kawasan barat dan tengah Bogor, kelanjutan proyek jalan dan pengembangan Sukaresmi menjadi sinyal bahwa aspirasi pemerataan tidak lagi sekadar retorika politik. Namun, realisasi janji tersebut tetap bergantung pada konsistensi eksekusi di lapangan, ketersediaan anggaran lintas tahun, serta kemampuan pemerintah daerah menjaga momentum pembangunan tanpa terhambat birokrasi atau perubahan prioritas politik.

Tahun 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya: apakah ruas Tajur–Sukamakmur benar-benar rampung, apakah jalan akses Sukaresmi beroperasi, dan apakah lahan 64,5 hektare tersebut mulai menunjukkan aktivitas ekonomi yang berarti. Jika semua berjalan sesuai jadwal, Bogor timur untuk pertama kalinya akan memiliki tulang punggung infrastruktur yang memadai untuk bersaing sebagai motor pertumbuhan baru di peta pembangunan kabupaten.