Portugal Menyuarakan Keprihatinan atas Ketegangan di Tepi Barat
Respons Diplomatik Lisbon terhadap Situasi yang Memburuk
Beritaturah.com – Lisbon — Pada hari Rabu, 29 Juli, Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, menyampaikan kecaman tegas terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi di wilayah Tepi Barat Palestina. Dalam pernyataannya, Rangel menekankan perlunya “pengendalian diri yang maksimal” dari semua pihak, sambil kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Kementerian Luar Negeri Portugal menerbitkan pernyataan resmi yang mencerminkan “keprihatinan mendalam” atas kondisi yang semakin memburuk. Rangel menjelaskan bahwa tindakan kekerasan oleh para pemukim serta upaya perluasan permukiman merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Menurut menteri tersebut, hal-hal ini terus menggerogoti prospek perdamaian di kawasan tersebut.
“Solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang adil, langgeng, dan berkelanjutan,” tegas Rangel dalam pernyataannya.
Pernyataan dari pemerintah Portugal ini muncul pada saat yang bersamaan dengan peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB menyatakan bahwa kekerasan pemukim dan proses aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel “hanya semakin memburuk.” Peringatan ini disampaikan meskipun Mahkamah Internasional telah menyatakan status pendudukan tersebut sebagai ilegal sejak dua tahun yang lalu.
Sementara itu, pasukan Israel melakukan operasi militer sepanjang malam pada hari Rabu. Operasi tersebut menyasar Desa Burin, Madama, dan Tell yang terletak di Kegubernuran Nablus, bagian utara Tepi Barat. Sebanyak 12 warga Palestina berhasil ditahan selama operasi tersebut.
Kondisi di lapangan mengalami penurunan drastis setelah bentrokan yang terjadi pekan lalu di wilayah Nablus. Konflik tersebut menewaskan empat warga Palestina dan dua warga Israel. Sebagai respons, Israel memerintahkan penguatan kehadiran pasukan militer serta pengambilalihan kendali atas empat kamp pengungsi Palestina.
PBB juga menyampaikan keprihatinan terhadap rencana pemerintah Israel untuk memperluas permukiman dan membangun pos-pos tidak resmi di Tepi Barat. Selain itu, organisasi internasional tersebut memperingatkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan bergerak warga Palestina menghambat akses mereka terhadap berbagai layanan penting yang dibutuhkan sehari-hari.
