Perkosmi dorong klaim produk tanggung jawab di tengah konsumen digital

Industri Kosmetik Indonesia Desak Etika Digital di Balik Klaim Produk Kecantikan

Beritaturah.com – Pasar kecantikan global tengah mengalami pergeseran drastis menuju kanal digital. Di tengah lonjakan transaksi daring, asosiasi industri kosmetik nasional angkat suara soal urgensi menjaga integritas informasi produk yang sampai ke tangan pembeli. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menerapkan prinsip perdagangan bertanggung jawab, terutama ketika menyampaikan klaim manfaat produk melalui platform e-commerce dan media sosial.

Pernyataan ini disampaikan dalam temu media yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, oleh Ribut Purwanti dari Tim Kebijakan Publik dan Keberlanjutan Perkosmi. Ia menekankan bahwa setiap klaim yang diiklankan harus memiliki landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tentunya bagaimana cara mempertanggungjawabkannya, melalui dengan sains apakah ada temuan ilmiahnya yang bisa untuk mem-backup itu.”

Fenomena Ulasan Palsu dan Pesanan Fiktif

Salah satu persoalan paling nyata di ruang digital adalah maraknya ulasan palsu atau fake review yang menyelimuti marketplace kosmetik. Ribut menjelaskan bahwa konsumen modern kerap membandingkan fungsi, harga, dan pengalaman pengguna lain sebelum memutuskan pembelian. Celah inilah yang dieksploitasi pihak tidak bertanggung jawab untuk menanamkan ulasan fiktif maupun pesanan palsu, sehingga informasi yang diterima pembeli menjadi menyesatkan.

“Dan ternyata ini memang dipakai juga oleh yang tidak bertanggung jawab untuk membuat fake review kemudian juga ada fake order dan ini akhirnya misleading (menyesatkan). Kalau misleading yang dirugikan sebenarnya konsumen.”

Praktik semacam ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman langsung terhadap kepercayaan publik terhadap merek-merek kosmetik yang sah. Ketika seorang calon pembeli terbawa arus ulasan positif yang ternyata direkayasa, keputusan belanjanya kehilangan dasar rasional.

Produk Ilegal dan Tiruan di Marketplace

Di samping ulasan palsu, peredaran barang ilegal dan tiruan menjadi tantangan tersendiri. Ribut menyoroti fenomena di mana marketplace menampilkan produk dengan kemasan atau tampilan yang sangat menyerupai produk asli, namun ditawarkan dengan harga jauh di bawah pasar normal. Kondisi ini patut diwaspadai karena sebagian besar barang yang beredar dengan pola demikian diduga merupakan produk ilegal atau palsu yang belum melewati proses verifikasi keamanan.

Overclaim: Klaim yang Melebihi Kemampuan Produk

Isu lain yang mendapat sorotan tajam adalah praktik overclaim, yakni ketika suatu produk yang sebenarnya hanya mampu memberikan manfaat terbatas justru diiklankan dengan janji berlebihan hingga menyesatkan. Ribut mengkritik narasi pemasaran yang dirancang untuk mendorong pembelian impulsif tanpa jaminan bahwa produk benar-benar mampu memenuhi klaim tersebut.

“Kalau kita lihat narasinya bahkan mungkin itu menjuruskan supaya konsumen itu segera membeli produk tersebut tanpa produknya itu bisa men-deliver (menyampaikan) dari klaim tersebut.”

Bagi konsumen yang semakin melek informasi, ketimpangan antara janji iklan dan hasil nyata dapat memicu kekecewaan, keluhan, hingga gugatan hukum. Oleh karena itu, akurasi klaim menjadi garis batas antara pemasaran kreatif dan praktik yang menyesatkan.

Data Global: 41 Persen Transaksi Kecantikan Berjalan Lewat E-Commerce

Skala transformasi digital di sektor kecantikan tercermin dalam angka yang disampaikan Ribut. Merujuk data consumer insight tahun 2025, sekitar 41 persen penjualan produk beauty dan personal care secara global kini dilakukan melalui kanal e-commerce. Lebih jauh lagi, 84 persen konsumen mengaku membandingkan harga, fitur, dan produk sejenis sebelum mengambil keputusan pembelian. Teknologi kecerdasan buatan pun mulai dimanfaatkan untuk membantu pencarian informasi produk, sehingga akses data menjadi semakin cepat dan luas.

Implikasinya bagi pelaku industri sangat jelas: standar keamanan produk serta kemudahan akses informasi harus setara baik saat pembelian dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital.

“Jadi implikasinya banyak kreativitas yang kemudian dipakai oleh pelaku industri untuk membuat suatu mekanisme meskipun konsumen membeli lewat online mereka juga masih bisa mendapatkan informasi ataupun service yang sama seperti mereka membeli secara offline.”

Tanggung Jawab Platform Digital

Ribut menegaskan bahwa menjaga kepercayaan konsumen di era digital tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Platform digital memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang beretika dan aman. Ketika terdapat penjual yang terbukti menawarkan barang tidak sesuai standar, platform wajib melakukan tindakan tegas berupa penarikan produk (takedown) atau pemberian peringatan resmi.

“Jadi dari sisi platformnya sendiri juga harus memastikan bahwa platformnya ini juga beretika dan juga safe untuk customernya dia. Artinya ketika ada beberapa seller yang memang terbukti barang yang dijual tidak sesuai mau enggak mau memang dia harus di-takedown ataupun diberikan peringatan.”

Kewajiban Produsen: Izin Edar, Sertifikasi Halal, dan Standar Keamanan

Dari sisi produsen, tanggung jawab mencakup memastikan substansi klaim produk sesuai fakta dan tersampaikan secara proporsional. Selain itu, seluruh produk yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, meliputi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi Halal, serta sertifikat-sertifikat lain yang diwajibkan untuk distribusi produk kosmetik di dalam negeri.

Peran Pemerintah dalam Pengawasan

Ribut juga menyoroti pentingnya sistem monitoring dan pengawasan yang efektif dari pemerintah terhadap produk yang beredar di pasar digital. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, produk ilegal maupun klaim menyesatkan akan terus menemukan celah untuk menjangkau konsumen.

Ia menutup pandangannya dengan penekanan bahwa ketika seluruh elemen ekosistem—produsen, platform, dan regulator—beroperasi secara beretika dan bertanggung jawab, konsumen akan terlindungi secara menyeluruh. Dalam konteks di mana konsumen kecantikan Indonesia semakin cerdas dan aktif di ranah digital, kolaborasi lintas sektor bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga kredibilitas industri dan melindungi hak konsumen atas informasi yang akurat dan aman.