Buronan kasus korupsi Bandara Melalan ditangkap di Luwu

Buronan Korupsi Bandara Melalan Berakhir di Luwu: Kontraktor Proyek Landasan Pacu Ditangkap Setelah Bertahun-tahun Menghilang

Beritaturah.com – Setelah berbulan-bulan menjadi nama yang dicari di seluruh Indonesia, seorang kontraktor berusia 48 tahun berinisial MA akhirnya diringkus aparat kejaksaan di kawasan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada Senin siang. Penangkapan ini mengakhiri babak panjang pelarian MA yang terkait dengan dugaan korupsi proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebuah proyek infrastruktur penerbangan yang gagal diselesaikan pada tahun anggaran 2013.

Mekanisme Penangkapan dan Peran Tim Gabungan

Operasi penangkapan tersebut merupakan hasil kerja sama lintas lembaga. Tim Intelijen Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta Kejaksaan Negeri Palopo untuk melacak dan mengamankan MA. Program Tabur sendiri adalah mekanisme rutin kejaksaan yang menargetkan daftar pencarian orang (DPO) di berbagai wilayah, dengan tujuan memastikan tidak ada tersangka atau terpidana yang lolos dari proses hukum.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, mengonfirmasi penangkapan itu di Makassar pada Senin. Ia menjelaskan bahwa MA ditemukan setelah tim deteksi mengidentifikasi keberadaannya di wilayah Walenrang Utara.

“Yang bersangkutan ditangkap dalam operasi pengamanan DPO (daftar pencarian orang) di wilayah Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulsel,” kata Soetarmi.

Proses penangkapan dilaporkan berlangsung tanpa insiden. MA disebut bersikap kooperatif saat diamankan. Setelah penangkapan, tersangka sementara dititipkan di sel tahanan Kejaksaan Negeri Palopo sebelum dijadwalkan dibawa ke Kutai Barat untuk melanjutkan tahapan hukum yang menanti.

Latar Belakang Proyek dan Dugaan Kerugian Negara

Proyek yang menjadi akar perkara ini adalah perpanjangan landasan pacu Bandara Melalan dari panjang semula 1.050 meter menjadi 1.600 meter, dengan alokasi anggaran tahun 2013. Bandara Melalan melayani penerbangan di kawasan Kutai Barat, daerah yang bergantung pada konektivitas udara untuk mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Kegagalan penyelesaian proyek semacam ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam mengakses layanan penerbangan yang memadai.

Pengerjaan proyek tersebut tidak rampung meskipun kontraktor telah memperoleh perpanjangan waktu selama 53 hari. Batas akhir pengerjaan jatuh pada 15 Desember 2013, dan setelah tanggal itu berlalu, proyek tetap dalam kondisi tidak selesai. Kondisi ini memicu penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Kejaksaan Negeri Kutai Barat kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-360/Q.4.19/Fd.1/07/2015 tertanggal 2 Juli 2015 untuk mengusut dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Penyidik memanggil MA sebanyak tiga kali secara resmi, namun seluruh panggilan tidak diindahkan. Ketidakhadiran berulang itu mendorong penetapan MA sebagai tersangka dan pencatatan namanya dalam daftar pencarian orang.

Audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyimpulkan bahwa dugaan korupsi dalam proyek tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,5 miliar. Angka ini mencakup selisih antara nilai kontrak yang telah dicairkan dengan volume pekerjaan yang sesungguhnya terselesaikan di lapangan.

Tersangka Lain dan Vonis yang Sudah Dijatuhkan

Perkara ini tidak hanya melibatkan MA. Dua nama lain turut terseret dalam proses hukum: Yulius Gun, mantan pejabat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kutai Barat yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Hansen yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Keduanya telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda dan masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun empat bulan penjara.

Vonis terhadap kedua pejabat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran proyek infrastruktur tidak hanya melekat pada pelaksana teknis, tetapi juga pada pejabat yang menyetujui penggunaan dana. Dengan tertangkapnya MA, seluruh pihak yang terlibat dalam proyek kini telah berada dalam jangkauan proses hukum.

Pesan dari Puncak Hierarki Kejaksaan Sulsel

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyatakan bahwa penanganan hukum terhadap MA selanjutnya akan ditangani oleh jajaran kejaksaan di Kalimantan Timur, mengingat lokasi proyek dan berkas perkara berada di wilayah tersebut. Ia juga menyampaikan pesan tegas kepada seluruh buronan kejaksaan di Indonesia.

“Mereka yang menghindari panggilan hukum, melarikan diri, maupun berupaya menghindari pelaksanaan putusan tetap akan dicari melalui mekanisme yang sah,” katanya.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi komitmen institusional bahwa tidak ada tenggat waktu bagi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Penangkapan MA di Luwu, yang berjarat ribuan kilometer dari Kutai Barat, menjadi bukti bahwa jaringan intelijen dan koordinasi antar-kejaksaan di berbagai provinsi mampu menjangkau buronan di mana pun mereka bersembunyi.

Implikasi bagi Tata Kelola Proyek Infrastruktur Daerah

Kasus Bandara Melalan mengingatkan bahwa proyek infrastruktur di daerah, terutama yang berskala menengah seperti perpanjangan landasan pacu, memerlukan pengawasan ketat dari tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Keterlibatan pejabat KPA dan PPTK sebagai terdakwa menunjukkan bahwa celah pengawasan internal dapat menjadi pintu masuk bagi penyimpangan anggaran. Dengan seluruh tersangka kini berada dalam proses hukum, publik menanti penyelesaian akhir perkara yang diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi preseden bagi integritas pengelolaan proyek penerbangan di daerah-daerah lain.