Pemeriksaan Penting: KPK Dalami Proyek Jalan Sumut Melalui Pemeriksaan Mantan Kepala BBPJN
Important Visit – Jakarta, 12 Mei 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan important visit untuk menggali detail proyek jalan Sumut. Pemeriksaan terhadap mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, menjadi bagian dari upaya KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan infrastruktur di lingkungan BBPJN Sumut. Proses ini bertujuan memperjelas mekanisme pengelolaan proyek yang sedang diteliti.
Proses Investigasi dan Peran Pemeriksaan
KPK menjelaskan bahwa important visit ini terkait dengan pengembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. “Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperdalam pengumpulan bukti dalam penyelidikan yang menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum,” tutur Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada media di Jakarta, Rabu. Ia menekankan bahwa tahapan pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi pelaku dan korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan.
“Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja diberi kesempatan untuk menjelaskan peran dan keputusan dalam berbagai tahapan proyek di Dinas PUPR Sumut serta Balai Besar PJN Sumut,” papar Budi Prasetyo. Pemeriksaan ini menjadi salah satu bagian kunci dalam rangka menegaskan efektivitas pengawasan KPK terhadap aktivitas BBPJN.
Kasus Korupsi dan Klaster Proyek
Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK menetapkan lima tersangka dalam dua klaster berbeda terkait proyek jalan Sumut. Dua hari setelah operasi penangkapan, lembaga anti-teror mengungkapkan bahwa total nilai proyek yang terlibat mencapai sekitar Rp231,8 miliar. Klaster pertama melibatkan empat proyek dari Dinas PUPR Sumut, sementara klaster kedua mencakup dua proyek di Satker PJN Wilayah I.
Proses important visit saat ini melibatkan pemeriksaan para saksi dan pihak terkait. “KPK sedang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk mantan kepala BBPJN, untuk memperkuat konstruksi kasus,” tambah Budi Prasetyo. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini diharapkan mampu mengungkap praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana proyek.
Perkembangan Terkini dan Langkah Selanjutnya
Sejak 5 Mei 2026, KPK telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang terlibat. Meski penyelidikan masih dalam tahap sprindik umum, pihak-pihak terkait terus diperiksa untuk memastikan tidak ada pelaku yang terlewat dari perhatian KPK. Important visit terhadap mantan kepala BBPJN dianggap strategis karena keterlibatannya dalam pengambilan keputusan penting proyek.
Dalam konstruksi penyelidikan, KPK mengusulkan bahwa Muhammad Akhirun dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang diduga memberikan suap kepada pihak-pihak tertentu. Sementara Topan Obaja Putra Ginting serta Rasuli Efendi Siregar dinilai menerima suap sebagai bagian dari klaster pertama. Heliyanto, di sisi lain, menjadi tersangka dalam klaster kedua karena diduga menerima hadiah dalam bentuk dana pihak ketiga.
Important visit ini juga membuka peluang untuk melacak alur dana serta hubungan antar stakeholder. “Dengan wawancara lebih lanjut, KPK bisa menemukan keterkaitan antara proyek yang sedang diinvestigasi dan kelompok-kelompok yang berperan dalam pengambilan keputusan,” kata Budi Prasetyo. Proses investigasi ini diharapkan menghasilkan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka secara resmi.
KPK tetap mengimbau kerja sama dari semua pihak yang terlibat. “Pemeriksaan yang dilakukan hari ini adalah bagian dari upaya menyelidiki transparansi proyek jalan Sumut,” imbuhnya. Pihak BBPJN Wilayah Sumatera Utara juga diminta memberikan data lebih rinci terkait pengadaan dan realisasi proyek-proyek yang sedang diperiksa. Harapan utama dari important visit ini adalah memperjelas proses pengawasan dan pengelolaan dana infrastruktur di daerah tersebut.
