Key Discussion: Kejagung Tegaskan Auditor Kerugian Negara Tidak Hanya BPK
Key Discussion – Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja merilis Surat Edaran (SE) untuk memberikan penjelasan lebih jelas mengenai peran auditor kerugian negara. Dalam SE ini, Kejagung menegaskan bahwa lembaga auditor yang bertugas menilai kerugian negara tidak terbatas pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja. Keputusan ini diterbitkan sebagai respons terhadap berbagai interpretasi yang muncul sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU XXIV/2026, yang sempat dianggap mempersempit wewenang BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara.
Poin Utama Surat Edaran
“Dengan adanya SE ini, kita ingin memastikan bahwa pemahaman tentang auditor kerugian negara tidak hanya terbatas pada BPK. Surat edaran telah dikirim ke berbagai daerah, dan kami percaya ini akan membantu menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi,” terang Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Rabu.
Surat edaran yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menyoroti bahwa Putusan MK tidak membatasi norma Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara mutlak. Kini, aturan tersebut telah diintegrasikan ke dalam Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini memberikan ruang lebih luas bagi lembaga auditor lain untuk turut serta dalam penilaian kerugian negara.
Perluasan Wewenang Auditor Kerugian Negara
Kejagung tetap mengacu pada putusan MK sebelumnya, seperti Putusan Nomor 31/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa lembaga negara tidak hanya BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berwenang menilai kerugian negara. Dalam konteks Key Discussion, SE ini menegaskan bahwa institusi lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal, atau lembaga keuangan, juga bisa terlibat dalam proses audit tersebut.
Bahkan, Kejagung memperbolehkan lembaga penyelidik atau akuntan publik untuk melakukan audit mandiri di luar hasil yang diberikan oleh BPKP atau BPK. Hal ini berdampak pada keberagaman sumber informasi yang bisa digunakan dalam menetapkan kerugian negara. Dengan Key Discussion ini, Kejagung memperkuat posisinya sebagai salah satu pihak yang aktif dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi.
Salah satu contoh praktis yang disebutkan dalam SE adalah kemungkinan Kejagung mengundang ahli ekspertise atau memverifikasi data langsung dari berbagai instansi pemerintah. Misalnya, unit kerja di Kementerian Keuangan atau lembaga perbankan bisa menjadi sumber informasi yang relevan. Dengan Key Discussion ini, proses audit menjadi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan investigasi tertentu.
Dalam penjelasan akhir SE, ditegaskan bahwa penggunaan auditor kerugian negara tidak terbatas pada lembaga keuangan, tetapi bisa melibatkan berbagai pihak yang memiliki kredensial profesional dalam bidang akuntansi, hukum, atau manajemen keuangan. Hal ini memperkuat pandangan Key Discussion bahwa audisi kerugian negara adalah komponen penting dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan hanya sebagai tugas BPK.
