Key Strategy: Menkum Resmikan 393 Posbankum di Kepulauan Babel
Key Strategy – Pangkalpinang, Rabu malam – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, melangsungkan upacara pengukuhan 393 Posbankum di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini bertujuan memperluas akses keadilan bagi masyarakat lokal, terutama dalam menyelesaikan konflik hukum secara efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya Posbankum, warga daerah yang terpinggirkan atau kurang fasih dalam proses peradilan dapat memperoleh bantuan hukum secara mudah dan terjangkau.
Strategi Meningkatkan Keadilan Merata
“Key Strategy ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan visi nasional dengan kebutuhan masyarakat Kepulauan Babel,” kata Supratman Andi Agtas saat menyampaikan sambutan dalam acara resmi tersebut.
Menkum menjelaskan bahwa pengukuhan Posbankum dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi hukum yang lebih inklusif. Dengan kehadiran lembaga ini, pendampingan hukum dapat diberikan di tingkat desa dan kelurahan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pengadilan tingkat atas. Ini juga memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses peradilan, yang dikenal sebagai mediasi dan negosiasi.
Sebagai bagian dari Key Strategy nasional, kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyebarkan keadilan melalui penguatan sistem hukum yang lebih responsif. Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa 393 Posbankum ini akan menjadi titik awal dalam mempercepat akses layanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para petani, nelayan, dan warga kurang mampu.
Peran Pemda dalam Implementasi Key Strategy
Dalam upacara resmi, Menkum mengajak pemerintah daerah setempat, yakni Gubernur Hidayat Arsani, para bupati, dan wali kota, untuk bersinergi dalam menjalankan program ini. “Kolaborasi antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan Key Strategy,” ujarnya.
Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Posbankum tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga menjadi wadah edukasi bagi masyarakat tentang hak-hak mereka. “Melalui Key Strategy ini, kami ingin masyarakat lebih paham cara menyelesaikan konflik secara adil dan cepat,” tambahnya.
Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, mengapresiasi upaya Menkum dalam menyelesaikan masalah hukum di tingkat masyarakat. “Key Strategy ini menjadi solusi untuk memperkuat keadilan yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil,” katanya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung pengembangan Posbankum melalui program sosialisasi yang intensif.
Manfaat Posbankum untuk Masyarakat Lokal
Posbankum yang diresmikan pada malam hari ini berfungsi sebagai pusat informasi, pelayanan, dan mediasi. Masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan ahli hukum, mengajukan bantuan, atau mengikuti pelatihan tentang cara menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan. Menurut Menkum, hal ini mengurangi birokrasi yang memakan waktu dan biaya tinggi.
Dengan Key Strategy ini, pemerintah juga berharap meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan. “Posbankum tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membantu masyarakat memahami mekanisme hukum secara lebih dalam,” imbuhnya. Keberadaan Posbankum juga diharapkan mempercepat penyelesaian masalah sosial, seperti konflik tanah, pernikahan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Menkum menekankan bahwa Posbankum menjadi bentuk penerapan kebijakan yang lebih inklusif, sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk pembangunan berkelanjutan. “Key Strategy ini adalah langkah konkrit menuju kesetaraan hukum di seluruh Indonesia,” katanya. Dengan jumlah Posbankum yang signifikan, akses keadilan di Kepulauan Babel dianggap lebih terjangkau dan mudah dicapai.
