KPK Periksa Sopir Terpidana Harno Trimadi dalam Kasus DJKA Kemenhub
KPK periksa sopir terpidana Harno Trimadi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sopir terpidana Harno Trimadi sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap lebih lanjut praktik tindak pidana korupsi yang terjadi dalam berbagai proyek perkeretaapian di Indonesia. Sopir yang diperiksa adalah IEP, yang dianggap memiliki peran penting dalam menyimpan dan mengatur dokumen terkait pengadaan proyek serta transaksi yang mencurigakan.
Proses Pemeriksaan dan Peran Sopir dalam Kasus
Pemeriksaan terhadap IEP dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada hari Kamis. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa saksi ini diperiksa untuk memberikan informasi mengenai alur transaksi dan pengelolaan dana proyek yang dikelola DJKA Kemenhub. Pemeriksaan tersebut berlangsung dalam rangka memperdalam investigasi terhadap Harno Trimadi, yang telah terbukti bersalah dalam kasus korupsi ini.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama IEP selaku sopir HAR,” ujarnya.
Dalam pemeriksaan tersebut, IEP diperkirakan memberikan bukti-bukti penting yang dapat membantu KPK menelusuri jaringan korupsi selama beberapa tahun terakhir. Sopir yang terlibat ini menjadi saksi kunci dalam menyusun timeline pengelolaan proyek serta keberadaan dana yang tidak tercatat dalam laporan keuangan. KPK berharap dari pemeriksaan ini dapat memperkuat kasus yang telah ditetapkan terhadap Harno Trimadi serta para tersangka lainnya.
Kasus Mulai dari Operasi Tangkap Tangan di Semarang
Kasus korupsi DJKA Kemenhub dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah. Saat ini, lokasi tersebut lebih dikenal sebagai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, yang menjadi pusat pengadaan dan pengawasan proyek infrastruktur kereta api. Hasil OTT ini mengarah pada penetapan sejumlah tersangka, termasuk Harno Trimadi, yang terlibat dalam pengalihan dana proyek melalui skema yang tidak transparan.
Proyek-proyek yang menjadi sasaran dalam penyelidikan ini meliputi beberapa jalur kereta api seperti Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur di Makassar, serta konstruksi dan supervisi jalur di Lampegan, Cianjur, dan perlintasan sebidang di Jawa serta Sumatera. KPK menduga bahwa dana proyek diatur melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga pengumuman pemenang tender. Sopir terpidana Harno Trimadi menjadi saksi yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana dokumen-dokumen tersebut ditransfer dan disimpan.
Kasus Melibatkan Banyak Tersangka dan Korporasi
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk dua korporasi, dalam kasus ini. Perkara korupsi DJKA Kemenhub melibatkan seluruh proses pengadaan proyek, mulai dari perencanaan hingga pengerjaan, yang diduga dilakukan dengan kesepakatan antara pejabat, kontraktor, dan pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi. Sopir terpidana Harno Trimadi, IEP, kemungkinan menjadi saksi yang mengungkap bagaimana alur dana terjadi secara tersembunyi.
KPK juga menargetkan pemeriksaan terhadap Harno Trimadi secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperjelas peran Harno dalam skema korupsi tersebut. Berbagai dokumen, bukti, dan testimoni saksi akan menjadi dasar dalam membangun kasus yang lebih kuat. Sopir terpidana Harno Trimadi mungkin menjadi bagian dari upaya KPK untuk melacak dana yang tidak tercatat dan memastikan transparansi dalam pengelolaan proyek.
KPK Terus Perkuat Bukti dalam Penyelidikan
Dalam upaya menyelidiki lebih jauh, KPK memperluas pemeriksaan ke berbagai pihak terkait, termasuk anggota DPR RI, pejabat Kemenhub, dan kontraktor. Sopir terpidana Harno Trimadi, IEP, diperkirakan memiliki akses ke informasi paling detail mengenai pengelolaan dana selama beberapa tahun terakhir. KPK berharap dengan memperoleh keterangan dari IEP, mereka dapat memvalidasi alur dana dan mengungkap keberadaan uang yang tidak ditemukan dalam laporan keuangan resmi.
Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana korupsi bisa terjadi di sektor transportasi. Proyek-proyek perkeretaapian yang menghabiskan dana besar berpotensi menjadi sasaran tindak pidana korupsi jika tidak dipantau secara ketat. Dengan memeriksa sopir terpidana Harno Trimadi, KPK ingin menunjukkan komitmen mereka untuk mengungkap semua aspek dalam kasus ini, termasuk bagian yang mungkin diabaikan oleh para tersangka sebelumnya.
Impak dan Langkah Selanjutnya
Pemeriksaan terhadap sopir terpidana Harno Trimadi diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang transaksi tersembunyi yang melibatkan DJKA Kemenhub. Penyelidikan ini juga menunjukkan bagaimana KPK tidak hanya menargetkan pejabat utama tetapi juga pihak-pihak yang mungkin terlibat secara tidak langsung, seperti sopir, administrator, atau petugas logistik. Dengan menemukan bukti tambahan, KPK dapat mengajukan penuntutan terhadap tersangka lain yang mungkin belum terungkap.
Selain itu, KPK juga berencana untuk memeriksa lebih banyak saksi, termasuk anggota lembaga keuangan dan pihak yang terlibat dalam kontraktor. Pemeriksaan ini menjadi bag
