New Policy: JPU Tuding Nadiem Lakukan Korupsi Kerah Putih dengan Modus Fraud
New Policy menjadi fokus utama dalam kasus korupsi yang menimpa Kemendikbudristek, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady menyatakan bahwa skema kejahatan kerah putih telah terjadi melalui strategi “fraud” yang dilakukan oleh Nadiem Anwar Makarim. Menurut JPU, kecurangan ini dimulai ketika PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) menerima dana dari Google, lalu Nadiem mengubah pencatatan keuangan untuk menyembunyikan transaksi sebenarnya. New Policy ini terkait langsung dengan pengadaan perangkat teknologi pendidikan, termasuk Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), yang menjadi pusat perhatian dalam investigasi hukum terbaru.
“Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap New Policy yang diharapkan mendorong transformasi pendidikan digital,” tegas JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor PN Jakpus.
Detail Skema Korupsi Kerah Putih dan Dampaknya
Skema kejahatan kerah putih yang dilakukan Nadiem menurut JPU terdiri dari manipulasi keuangan yang sistematis. Selama periode 2019–2022, dana yang diberikan melalui New Policy dinilai tidak digunakan secara optimal, melainkan dialihkan melalui berbagai mekanisme fraud. Penggunaan bisnis fiktif dan yayasan amal menjadi alat utama untuk menutupi keberadaan dana yang disalahgunakan. JPU juga mengungkapkan bahwa korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun, yang berasal dari dana belanja Kemendikbudristek.
“Melalui New Policy, korupsi dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan untuk keuntungan pribadi, dengan cara mengalihkan anggaran ke berbagai entitas yang tidak transparan,” papar JPU.
Modus Fraud dalam Penegakan New Policy
Modus fraud yang digunakan Nadiem mencakup tiga strategi utama, yaitu manipulasi aturan, pengaburan hubungan transaksi, dan penegakan citra. JPU menjelaskan bahwa kecurangan ini dimulai dengan perubahan mekanisme pengadaan yang diatur dalam New Policy, lalu dana diarahkan ke perusahaan cangkang dan mitra bisnis yang tidak terkait langsung. Selain itu, Nadiem diduga melakukan penumpukan dana untuk mengaburkan jejak keuangan transaksi asli, sehingga sulit dipertanggungjawabkan.
“New Policy yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan pendidikan digital justru dimanfaatkan sebagai alat untuk menyembunyikan praktik korupsi kerah putih,” jelas JPU.
Peran Media dan Citra dalam Modus Fraud
Strategi pencitraan menjadi bagian integral dari modus fraud yang digunakan Nadiem. Dengan memanfaatkan media massa dan media sosial, pelaku mencoba membangun narasi bahwa New Policy merupakan keberhasilan program pemerintah, sementara dana yang tercurangi tidak terdeteksi. JPU menyoroti bahwa media sosial dimanfaatkan secara efektif untuk menyebarkan konten yang memperkuat imej positif Nadiem, meskipun ada indikasi kecurangan dalam pengelolaannya.
“Melalui New Policy, Nadiem berusaha menciptakan kesan sebagai pahlawan teknologi, padahal ia diduga melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara,” tambah JPU.
Kemungkinan Denda dan Hukuman untuk Nadiem
Nadiem, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2019–2024), dituntut hukuman penjara 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari, serta uang pengganti Rp5,67 triliun subsider 9 tahun. Dakwaan ini berdasarkan korupsi dalam pengadaan perangkat teknologi pendidikan, termasuk Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), yang dana belanjanya terkait langsung dengan New Policy. JPU menegaskan bahwa hukuman ini mempertimbangkan kerugian keuangan yang mencapai triliunan rupiah.
Langkah Pemerintah dan Kebutuhan Strategi Penindasan
Pengungkapan skema fraud dalam New Policy menunjukkan pentingnya strategi penindasan yang lebih ketat. JPU menggarisbawahi bahwa meskipun regulasi hukum sudah lengkap, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada komitmen bersama untuk mengungkap tindakan korupsi. Nadiem diduga menggunakan kekuasaan jabatan sebagai alat untuk mempercepat proses kecurangan, yang memperlihatkan bagaimana New Policy bisa dijadikan sebagai peluang untuk menyalahgunakan dana negara.
“New Policy adalah instrumen penting, tetapi jika diimplementasikan tanpa transparansi, bisa menjadi sarana kejahatan kerah putih yang terstruktur,” kata JPU.
Konsekuensi dan Pembelajaran dari Kasus Ini
Kasus ini mengingatkan bahwa New Policy harus didampingi oleh mekanisme pengawasan yang ketat. JPU berharap penerapan strategi penindasan yang lebih akurat bisa menjadi contoh untuk menghindari pengulangan skema korupsi serupa di masa depan. Sementara itu, masyarakat diminta untuk lebih kritis mengawasi penggunaan dana publik, terutama dalam proyek-proyek besar yang berdampak langsung pada pendidikan dan teknologi. New Policy ini menjadi cerminan bagaimana kebijakan pemerintah bisa dibuat dalam sistem yang transparan atau dijadikan alat untuk kecurangan.
