Special Plan: Komnas HAM Dorong K/L Perkuat Implementasi Kebijakan HAM
Beritaturah.com – Menjadi fokus utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam upaya memperkuat penerapan kebijakan berbasis hak asasi manusia (HAM) di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari Evaluasi HAM Tahun 2025, yang bertujuan mengukur tingkat kepatuhan K/L dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam rangka mendorong implementasi lebih baik, Komnas HAM menyerukan kerja sama yang lebih intensif antarinstansi serta peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan.
Evaluasi HAM Tahun 2025 dan Peran Komnas HAM
Dalam acara konferensi pers daring di Jakarta, Senin, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa evaluasi HAM Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Program Prioritas Nasional, termasuk Special Plan. Evaluasi ini bertujuan menilai sejauh mana K/L memenuhi standar HAM dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan hidup. Anis menekankan bahwa penilaian tersebut dilakukan dengan pendekatan holistik, menggabungkan aspek struktur, proses, serta hasil dari berbagai program yang dijalankan K/L selama periode 2022–2024.
“Penilaian HAM Tahun 2025 menerapkan pendekatan berbasis HAM terhadap pelaksanaan kebijakan, tata kelola, dan program kementerian/lembaga,” ujar Anis. “Ini bukan hanya untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian dengan prinsip HAM yang telah ditetapkan.”
Komnas HAM juga menyatakan bahwa Program Special Plan menuntut komitmen pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam evaluasi tersebut, Komnas HAM menemukan adanya kesenjangan dalam penerapan kebijakan, terutama pada perlindungan kelompok rentan dan akses layanan yang merata. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor serta memperkuat mekanisme pengawasan berbasis data.
Kementerian yang Mendapat Nilai Tertinggi dalam Implementasi Kebijakan HAM
Dari tujuh K/L yang dinilai, beberapa lembaga mencatatkan skor yang cukup baik. Menurut laporan Komnas HAM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapat nilai tertinggi sebesar 74,3, dengan kategori tinggi pada tema hak atas kesehatan. Selanjutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengoleksi skor 70,3, sementara Kementerian Agama mendapat 69,7 pada tema pendidikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan juga masuk dalam kategori cukup, dengan skor masing-masing 68,9 dan 50,9.
Kementerian Perhubungan terutama dinilai kurang optimal dalam implementasi kebijakan HAM terkait hak pekerjaan, khususnya perlindungan anak buah kapal (ABK). Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam menjamin perlindungan sosial bagi kelompok tertentu. Meskipun begitu, banyak K/L lainnya menunjukkan progres yang positif, terutama dalam mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam kebijakan dan program kerja mereka.
“Komnas HAM menemukan bahwa pemerataan akses layanan, perlindungan kelompok rentan, serta pengawasan lintas sektor masih perlu ditingkatkan agar hak asasi manusia bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tambah Anis. “Special Plan diharapkan menjadi panduan untuk memperbaiki kerangka kerja yang ada.”
Dalam rangka memperkuat Program Special Plan, Komnas HAM merekomendasikan peningkatan kegiatan pelatihan dan sosialisasi HAM kepada stakeholder terkait. Selain itu, diperlukan penyesuaian kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan, terutama di wilayah daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dengan demikian, pelaksanaan Special Plan dapat berdampak nyata dalam menjamin hak-hak dasar seluruh warga negara, termasuk masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan pekerja informal.
Komnas HAM juga menyoroti pentingnya data sebagai alat evaluasi yang akurat. Dalam Program Special Plan, data digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan K/L dalam mengimplementasikan kebijakan HAM. Namun, banyak lembaga masih mengalami keterbatasan dalam mengumpulkan data yang lengkap dan up-to-date. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyediaan data serta pelaporan berkala untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Dengan adanya evaluasi tahunan ini, Komnas HAM berharap pemerintah dapat terus meningkatkan komitmen dalam melindungi dan memperkuat HAM. Special Plan menjadi alat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sekadar aturan, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dengan implementasi yang lebih baik, harapan besar akan tercapai dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
