FOZ Dorong Diplomasi Darurat untuk Bebaskan Aktivis GSF
Facing Challenges
Forum Zakat (FOZ) mengajukan permintaan ke Pemerintah Indonesia agar segera melakukan diplomasi darurat untuk memastikan pembebasan para aktivis kemanusiaan yang ditahan oleh pasukan Israel selama operasi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Langkah ini dianggap krusial mengingat tindakan pencegatan terhadap kapal-kapal bantuan dianggap melanggar prinsip hukum humaniter internasional dan mengancam keselamatan relawan dari berbagai belahan dunia. FOZ menilai upaya Indonesia dalam menyelesaikan situasi ini merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan global yang terus menggerogoti hubungan diplomatik dan kemanusiaan.
“Kami berharap Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, segera mengambil langkah tegas di berbagai forum internasional untuk memastikan keamanan dan pembebasan para aktivis kemanusiaan Indonesia,” kata Wildhan Dewayana, Ketua Umum FOZ, Rabu (19 Mei 2026). Tindakan represif Israel, menurutnya, bukan hanya melanggar hak rakyat Palestina tetapi juga mengancam solidaritas masyarakat global terhadap isu kemanusiaan.
GSF 2.0, yang merupakan operasi bantuan laut internasional ke Gaza, terdiri dari 50 kapal yang membawa total 337 orang, termasuk sembilan relawan asal Indonesia. Menurut laporan hingga 19 Mei 2026, 40 kapal telah dicegat dan dibajak oleh pasukan Israel, dengan sejumlah aktivis ditahan sebagai tahanan politik. Tindakan ini menyebabkan kerugian besar bagi rakyat Palestina, karena bantuan logistik, pangan, dan medis yang dikirimkan ke wilayah terisolasi tersebut ditahan secara paksa.
Peran FOZ dalam Diplomasi Darurat
FOZ berargumen bahwa aksi pencegatan Israel mengingkari prinsip kemanusiaan yang diakui secara universal. “Ini merupakan tindakan penghalang terhadap akses bantuan yang selama ini menjadi jembatan utama antara Indonesia dan rakyat Palestina,” jelas Wildhan. Lembaga zakat tersebut menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan kepedulian tinggi terhadap isu kemanusiaan, harus menjadi perwakilan kuat dalam menghadapi tantangan ini. FOZ juga mengingatkan bahwa perjuangan kemanusiaan tidak hanya tentang bantuan fisik, tetapi juga tentang keadilan dan hak asasi manusia.
Konvensi Jenewa dan Tantangan Internasional
Menurut Wildhan, tindakan Israel bertentangan dengan Pasal 59 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, serta Pasal 70 dan 71 Protokol Tambahan I yang menjelaskan perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan dan akses bantuan tanpa hambatan. “Dengan menghadapi tantangan yang terus berlanjut, Indonesia harus menunjukkan komitmen penuh untuk mendukung kebijakan yang sesuai dengan prinsip internasional,” tambahnya. FOZ juga mengajukan permintaan kepada PBB agar segera menindak tegas tindakan Israel yang dianggap melanggar kesepakatan global.
Dalam upaya menghadapi tantangan ini, FOZ mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga perhatian terhadap isu kemanusiaan Palestina. “Seluruh masyarakat harus terlibat dalam mendukung diplomasi darurat ini, baik melalui media sosial, aksi publik, maupun partisipasi dalam forum internasional,” pungkas Wildhan. Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya menjaga hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara lain untuk menekan Israel dan menjamin kebebasan aktivis kemanusiaan.
Konteks Global dan Tantangan Politik
Facing Challenges dalam diplomasi darurat ini semakin kompleks karena situasi konflik Gaza telah menarik perhatian banyak negara. FOZ menyoroti bahwa keputusan Pemerintah Indonesia untuk menyuarakan dukungan terhadap pembebasan aktivis tidak hanya menguntungkan rakyat Palestina, tetapi juga membantu memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. “Kita harus berani menghadapi tantangan politik dan diplomatik yang muncul, agar Indonesia tetap dianggap sebagai negara yang peduli terhadap keadilan global,” imbuh Wildhan.
