Menag: Dana umat tak sekedar bantuan, tapi harus memberdayakan

Dana Umat: Dari Bantuan Konsumtif Menuju Pemberdayaan Berkelanjutan

Beritaturah.com – Menag – Jakarta, Jumat — Nasaruddin Umar, Menteri Agama, menyampaikan pandangan bahwa alokasi dana umat seharusnya melampaui fungsi bantuan bersifat konsumtif. Ia menekankan bahwa instrumen keuangan ini perlu dikembangkan sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. “Dana umat itu mampu membangun, mampu memperbaiki kondisi umatnya. Termasuk beasiswa, saya kira,” tegasnya saat memberikan keterangan di Jakarta.

Potensi Besar untuk Kemandirian Ekonomi

Menurut Menag, pengelolaan dana umat harus lebih produktif agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan. Potensi yang dimiliki sangat besar untuk mendukung beragam kebutuhan masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur sosial dan sektor pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pengumpulan dana umat secara terpadu dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran negara.

“Jadi kalau kita kumpulkan dana-dana umat itu sebetulnya, maka untuk pemberdayaan fakir miskin itu tidak perlu menggunakan APBN. Bangunlah infrastruktur itu. Lebih dari cukup,” ujarnya.

Pemanfaatan dana umat perlu diarahkan pada program yang meningkatkan kapasitas dan kemandirian penerima manfaat. Masyarakat yang semula berstatus penerima bantuan diharapkan dapat berkembang hingga memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Salah satu contoh nyata yang telah dikembangkan melalui Baznas adalah pembinaan pelaku usaha tani.

Integrasi Data untuk Distribusi yang Efektif

Para petani yang sebelumnya merupakan penerima manfaat, kemudian diberikan pembinaan selama dua tahun hingga akhirnya berkembang sebagai pelaku usaha yang mampu menunaikan zakat. Menag menilai pengelolaan dana umat juga perlu diperkuat dengan basis data yang terintegrasi. Masih terdapat persoalan dalam distribusi bantuan ketika seseorang menerima bantuan dari berbagai sumber, sementara masyarakat lain yang membutuhkan justru belum tersentuh.

“Kalau sudah dapat dari Baznas, tidak usah dapat lagi dari Kementerian Sosial. Kalau kita dapat kemiskinan itu bagus dan sumber dana datanya juga bagus,” kata Menag.

Ia mencontohkan seorang penerima manfaat dapat memperoleh bantuan dari Baznas pusat, Baznas daerah, dana wakaf, hingga Kementerian Sosial. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang belum memperoleh bantuan karena tidak memiliki akses atau kemampuan untuk mengajukan proposal. Karena itu, integrasi data menjadi bagian penting dalam memastikan dana umat disalurkan kepada pihak yang tepat sekaligus mendorong pemanfaatannya secara lebih produktif.