BGN Luncurkan SPPG Modular Daerah 3 T di Lombok Utara
New Policy – Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) modular di wilayah 3 T, yaitu daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama di daerah-daerah yang sulit mencapai infrastruktur pangan konvensional. Acara peluncuran dilakukan di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa sore.
Latar Belakang New Policy SPPG Modular
BGN memperkenalkan New Policy ini sebagai respon terhadap tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Daerah 3 T sering kali mengalami kesulitan dalam mendistribusikan bahan pangan secara efisien karena jarak, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya infrastruktur. Dalam wawancara, Dadan Hindayana, Kepala BGN, menjelaskan bahwa New Policy SPPG modular bertujuan mempercepat peningkatan akses pangan melalui desain fleksibel yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
Menurut Dadan, pemerintah pusat menargetkan pembangunan 9.000 unit SPPG modular di seluruh daerah 3 T, mulai dari Sabang hingga Marauke. “New Policy ini telah melayani 1.400 unit SPPG yang selesai dibangun, sementara 7.000 unit lainnya masih dalam proses,” katanya setelah meresmikan fasilitas modular yang didirikan oleh PT Krakatau Steel. Selain itu, program ini juga mendukung perencanaan berbasis kebutuhan lokal, bukan hanya berdasarkan kuota nasional.
“Kerja sama antara Pemda dan BGN menjadi kunci keberhasilan New Policy ini,” tambah Dadan Hindayana, yang dihadiri oleh Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, serta Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani. Ia menegaskan bahwa SPPG modular dirancang untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan di wilayah dengan populasi rendah.
Manfaat dan Efisiensi SPPG Modular
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui SPPG modular bertujuan melayani 79-80 juta orang di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, 3 juta berada di daerah 3 T. New Policy ini dianggap sebagai inisiatif paling cepat di dunia, karena dalam waktu 1 tahun 4 bulan, MBG sudah melayani 62,1 juta jiwa. Dadan menyoroti kecepatan penyebaran ini sebagai bukti efektivitas model baru.
Menurut Dadan, SPPG modular memiliki keunggulan dalam efisiensi ruang dan waktu. Satu unit fasilitas ini dapat melayani hingga 1.000 orang, meski kapasitasnya lebih kecil dibandingkan SPPG reguler yang biasanya melayani 2.000-3.000 penerima manfaat. “New Policy ini memastikan pangan tersedia secara langsung di wilayah yang paling terpencil,” jelasnya.
Komisaris Independen PT Krakatau Steel, Willgo Zainar, menyampaikan bahwa SPPG modular merupakan kontribusi perusahaan dalam mendukung keberlanjutan pangan. “New Policy ini mengoptimalkan penggunaan lahan karena ukuran 18 x 10 meter, yang tidak memakan area besar, tetapi tetap memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya. Ia juga menekankan bahwa model ini memungkinkan penyesuaian skala dapur sesuai kebutuhan setempat.
Adapun, daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terlibat dalam New Policy SPPG modular mencakup Lombok Utara, Sumbawa, Kabupaten Bima, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Dalam rencana jangka panjang, NTB akan memiliki 136 unit SPPG modular di wilayah 3 T. Daerah dengan jumlah tertinggi adalah Sumbawa dengan 51 unit, diikuti Lombok Utara (21 unit), Kabupaten Bima (20 unit), Lombok Timur (17 unit), serta Lombok Barat dan Sumbawa Barat masing-masing 10 unit.
Dadan Hindayana menegaskan bahwa New Policy SPPG modular diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. “Program ini tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperkuat sistem distribusi dan pemerataan akses,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan New Policy ini tergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan stakeholder lainnya.
