Mensos: 470.000 KPM Baru Dalam Bansos DTSEN 2026
Topics Covered – Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sebanyak lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru telah terdaftar dan mulai menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua 2026, berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Adanya KPM baru ini terjadi karena DTSEN secara berkala diperbarui, memastikan data kemiskinan tetap akurat dan terkini,” jelas Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Sabtu (tanggal belum disebutkan). Ia menekankan bahwa pemutakhiran data ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi dan keadilan dalam program bansos.
Proses Pemutakhiran DTSEN dan Penyaluran Bansos
Proses pemutakhiran DTSEN dilakukan secara bersamaan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah, menjadi basis utama dalam penyaluran bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Mensos menambahkan bahwa DTSEN merupakan sistem yang terintegrasi, memungkinkan data sosial ekonomi masyarakat diakses secara real-time oleh seluruh instansi terkait. “Dengan DTSEN, kita bisa melacak perubahan kondisi ekonomi keluarga, termasuk mereka yang baru memasuki kategori kemiskinan,” terangnya. Data ini menjadi dasar untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, termasuk bantuan pangan, bantuan langsung tunai, dan program keluarga harapan.
Peran Teknologi dan SDM dalam Pembaruan Data Kemiskinan
“Alhamdulillah, saat ini kita memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung ke SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), memudahkan proses aktivasi atau pembaruan data bagi masyarakat,” kata Saifullah Yusuf. KPM yang terdaftar baru akan diaktivasi melalui aplikasi ini, yang dioperasikan oleh petugas di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses distribusi bansos, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan identifikasi.
Menurut laporan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, hingga triwulan kedua 2026, jumlah penduduk yang terdaftar dalam DTSEN yang direkonsiliasi dengan data Dukcapil mencapai 289 juta orang. “Data ini menunjukkan bahwa DTSEN menjadi referensi utama dalam menentukan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat,” katanya. Ia menambahkan bahwa DTSEN diperbarui secara berkala untuk memastikan tidak ada keluarga yang terlewat dari program bansos. Data kemiskinan September 2025 mencatatkan angka 8,25 persen, sementara kemiskinan ekstrem tercatat 0,78 persen. Angka-angka ini digunakan sebagai dasar untuk penyaluran bansos yang lebih efektif.
Kemudahan dalam pembaruan data juga didukung oleh teknologi yang terus dikembangkan. Mensos menjelaskan bahwa SIK-NG menjadi alat utama dalam menghubungkan data dari tingkat desa hingga pusat. “Teknologi ini memastikan informasi terkini selalu tersedia, sehingga kita bisa merespons perubahan kebutuhan masyarakat secara cepat,” ujar Saifullah Yusuf. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat mengevaluasi hasil kebijakan bansos lebih akurat, termasuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan.
Topics Covered menyebutkan bahwa DTSEN tidak hanya menjadi basis data untuk bansos, tetapi juga dipakai dalam perencanaan kebijakan sosial lainnya, seperti program pendidikan dan kesehatan. “Keberhasilan pemutakhiran DTSEN menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan,” tambah Mensos. Ia menekankan bahwa data yang akurat akan membantu mengurangi kesenjangan antara keluarga yang layak bantuan dengan keluarga yang tidak teridentifikasi. Pembaruan data ini juga memastikan bahwa bansos tidak dialokasikan ke keluarga yang tidak perlu, sekaligus menghindari penyaluran berulang.
Proses pengumpulan data ini melibatkan kerja sama yang intens antara BPS, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. “Kerja sama ini menjadi kunci untuk mempercepat perbaikan data sosial ekonomi masyarakat,” kata Amalia Adininggar. Ia menambahkan bahwa DTSEN juga menyertakan informasi tentang pengeluaran, penghasilan, dan pengelolaan dana keluarga, yang menjadi parameter penting dalam penentuan penerima bansos. “Dengan data yang lengkap, kita bisa menyesuaikan bentuk bantuan berdasarkan kondisi nyata masyarakat,” jelasnya.
Kebijakan bansos yang menggunakan DTSEN juga mendapat dukungan dari masyarakat. “Saya senang karena bantuan yang saya terima selaras dengan kondisi ekonomi keluarga,” ujar salah satu KPM di Kalimantan Selatan. Ia menambahkan bahwa penerimaan bansos yang lebih tepat sasaran membuat masyarakat merasa lebih dihargai. “Dengan DTSEN, kita tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga merasa pemerintah benar-benar mengenal kebutuhan kita,” pungkasnya. Mensos berharap adanya 470.000 KPM baru ini akan memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
