Korea Selatan Uji Coba Special Plan Sekretaris Hukum Berbasis AI untuk ASN
Special Plan – Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, Pemerintah Korea Selatan meluncurkan Special Plan yang menguji coba layanan sekretaris hukum berbasis kecerdasan buatan (AI) sebagai alat bantu bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun dan menerapkan kebijakan. Special Plan ini bertujuan mempercepat proses analisis hukum dengan memanfaatkan teknologi AI untuk memberikan bantuan yang lebih akurat dan cepat, menurut pernyataan pejabat pemerintah pada Senin.
Tahapan Penerapan dan Data yang Digunakan
Peluncuran Special Plan sekretaris hukum AI ini dilakukan secara bertahap, dengan sistem mulai tersedia pada Selasa (14/7). Data yang diproses mencakup lebih dari 240 ribu item, meliputi preseden pengadilan, peraturan, undang-undang, serta dokumen hukum lainnya. Dengan database yang lengkap, Special Plan dirancang untuk mendukung ASN dalam mengakses informasi hukum secara real-time, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan konsistensi kebijakan.
“Penerapan Special Plan sekretaris hukum AI adalah langkah penting untuk modernisasi sistem pemerintahan, karena teknologi ini mampu mengurangi beban tugas manual dalam analisis hukum,” kata Menteri Legislasi Cho Won-cheol. Ia menjelaskan bahwa layanan ini tidak menggantikan keputusan hukum akhir, tetapi bertindak sebagai referensi awal yang membantu proses pengambilan keputusan.
Kolaborasi Tiga Kementerian dalam Pengembangan Sistem
Pengembangan Special Plan sekretaris hukum AI dilakukan secara kolaboratif oleh Kementerian Legislasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sains. Ketiga kementerian ini bekerja sama untuk memastikan sistem AI dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan ASN di berbagai lembaga. Model AI yang digunakan juga dibuat dalam negeri, sehingga lebih mampu memahami konteks hukum lokal Korea Selatan.
Menurut para pejabat, Special Plan ini memungkinkan ASN untuk mengakses informasi hukum dengan lebih mudah, terutama dalam situasi darurat atau saat menghadapi pertanyaan teknis yang kompleks. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan proses hukum, yang sebelumnya memakan banyak waktu dan tenaga.
Sebagai bagian dari Special Plan, pemerintah telah mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan dan penerapan sistem ini. Dana tersebut digunakan untuk menyempurnakan algoritma AI, serta meningkatkan kapasitas database agar dapat menangani berbagai kasus hukum yang beragam. Proses pengujian juga melibatkan pelibatan ASN dari berbagai lembaga untuk memberikan umpan balik dan memastikan sistem berjalan optimal.
Peneliti dari Kementerian Sains menambahkan bahwa Special Plan sekretaris hukum AI tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan akurasi yang tinggi. Dengan menerapkan teknologi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kesalahan dalam interpretasi hukum, yang sering kali terjadi karena faktor kelelahan atau keterbatasan waktu. Namun, pemerintah tetap mempertahankan pengawasan manusia untuk memastikan hasil akhir tetap memenuhi standar hukum yang berlaku.
