Dasco apresiasi langkah BI kurangi penggunaan dolar AS
Main Agenda – Inisiatif yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) dalam mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat (USD) sebagai alat transaksi ekonomi di tingkat internasional menjadi sorotan utama. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi terhadap langkah strategis ini, yang bertujuan memperkuat nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan sistem keuangan lokal. Dalam pidatonya, Dasco menekankan bahwa penggunaan mata uang asing yang berlebihan dapat menciptakan risiko bagi stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi volatilitas pasar global.
Langkah strategis BI dan PBOC
Pada Pertemuan Tingkat Tinggi yang berlangsung di Shanghai pada 11 Juni 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) Pan Gongsheng sepakat menandatangani Perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA). Kesepakatan ini memperkuat kerja sama antara dua lembaga sentral tersebut, dengan tujuan menciptakan pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, MoU mengenai transaksi berbasis mata uang lokal (LCT) juga diperluas ke Hong Kong, yang diwakili oleh CEO Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue.
“Langkah ini memberikan peluang baru untuk memperluas penggunaan rupiah dan yuan sebagai alat transaksi ekonomi ketiga negara, sekaligus mengurangi dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional,” ujar Dasco dalam pernyataan tertulisnya.
Kerja sama antara BI dan PBOC diharapkan menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan perdagangan dan investasi antara Indonesia, Tiongkok, dan Hong Kong. Dasco menekankan bahwa penggunaan dolar AS yang berlebihan telah menjadi tantangan selama beberapa tahun terakhir, terutama karena gejolak pasar keuangan global yang tidak menentu. Dengan pengembangan LCT, BI dan PBOC mencoba membangun kepercayaan antar negara dan memperkuat integrasi ekonomi regional.
Ekspansi QRIS lintas batas
Sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code for Indonesian Settlement) yang dikembangkan oleh BI menjadi bagian penting dari upaya mengurangi ketergantungan pada USD. Dasco menyatakan bahwa pengembangan QRIS lintas batas antara Indonesia dan Tiongkok sudah mencapai 191 penyedia layanan di Tiongkok serta 24 di Indonesia, yang terintegrasi secara penuh. Langkah ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kedua negara dalam melakukan transaksi lintas batas, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam distribusi keuangan.
“QRIS lintas batas merupakan solusi inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, terutama di tengah krisis perekonomian global,” tambah Dasco.
Selain itu, QRIS diharapkan menjadi wadah untuk mendorong penggunaan rupiah dalam perdagangan internasional. Dasco menyoroti bahwa dengan mengintegrasikan sistem pembayaran ini, Indonesia dan Tiongkok dapat membangun kepercayaan di tingkat transaksi jangka panjang, seperti pembayaran kredit atau investasi langsung. Penggunaan QRIS juga bisa menjadi bagian dari Main Agenda dalam memperkuat keberdayaan mata uang lokal di pasar global.
Impak ekonomi jangka panjang
Kesepakatan BI dan PBOC ini memiliki dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia dan Tiongkok, terutama dalam menjaga stabilitas pertukaran mata uang. Dasco menegaskan bahwa pengurangan penggunaan USD dalam transaksi internasional akan membantu memperkuat daya beli rupiah di tengah tekanan inflasi dan tingkat bunga global. Dengan peningkatan volume transaksi berbasis rupiah dan yuan, pasokan uang asing ke Indonesia dapat dikurangi, sehingga meminimalkan risiko ketergantungan pada pasar keuangan asing.
“Main Agenda mengenai penggunaan mata uang lokal harus diimbangi dengan langkah konkret untuk memperluas jaringan ekspor-impor, termasuk dalam hal mengurangi penggunaan dolar AS,” papar Dasco.
Penggunaan rupiah dalam perdagangan internasional juga diharapkan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Dasco menyoroti bahwa dengan pengembangan sistem LCT, perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih mandiri dan resilien, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Selain itu, BI dan PBOC terus berupaya mengoptimalkan kemitraan ekonomi dalam skala lebih luas, seperti dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
Potensi perluasan kerja sama
Dengan kesuksesan MoU dan BCSA antara BI dan PBOC, Dasco berharap kerja sama ini menjadi contoh untuk negara-negara lain. Ia menyatakan bahwa Main Agenda dalam mengurangi penggunaan dolar AS bisa diadopsi oleh negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, untuk memperkuat posisi mata uang lokal di pasar internasional. Langkah ini akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekonomi regional dan memperkecil risiko tekanan dari mata uang asing.
“Main Agenda ini tidak hanya berdampak pada ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan keuangan di Asia Tenggara,” kata Dasco.
Dasco menambahkan bahwa penggunaan dolar AS yang berlebihan telah menyebabkan fluktuasi nilai rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Dengan menggantinya dengan rupiah dan yuan, BI dan PBOC menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ia juga menyebut bahwa pelaku usaha di Indonesia harus lebih aktif dalam memanfaatkan peluang ini, sehingga bisa meningkatkan ekspor dan mendukung pertumbuhan perekonomian secara holistik.
Kemitraan dalam memperkuat keberdayaan ekonomi
Kerja sama antara BI dan PBOC menjadi bagian dari Main Agenda untuk memperkuat kemampuan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dengan mengembangkan LCT dan QRIS lintas batas, dua negara bisa mengurangi risiko volatilitas dan meningkatkan pertukaran mata uang yang lebih adil. Dasco mengatakan bahwa ini adalah langkah penting dalam menjaga daya tahan perekonomian, terutama dalam menghadapi kebijakan moneter yang tidak menentu di berbagai negara.
Nilai ekspor-impor Indonesia dan Tiongkok pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 155,5 miliar dolar AS, sehingga diperlukan sistem transaksi yang lebih modern. Dengan adanya LCT, pertukaran keuangan bisa dilakukan tanpa bergantung pada dolar AS, yang juga memberikan manfaat bagi bisnis kecil dan menengah. Dasco menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari Main Agenda dalam mendorong ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
