Special Plan: Ahli Menilai Program MBG Tetap Konstitusional, Tapi Tata Kelola Harus Diperbaiki
Special Plan – Jakarta – Dalam sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi, dua ahli dari DPR RI memberikan pendapat bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan konstitusi, tetapi implementasinya perlu ditingkatkan melalui perbaikan tata kelola. Prof. Cecep Darmawan dan Oce Madril, kedua ahli tersebut, menyampaikan bahwa keberadaan MBG dalam rancangan anggaran tersebut tidak bermasalah secara hukum, namun masih ada potensi peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaannya.
Perspektif Ahli tentang Konstitusionalitas MBG
Special Plan menjadi fokus utama pembahasan dalam sidang uji materi ini, karena dianggap sebagai inisiatif yang memiliki dampak luas terhadap pendidikan nasional. Menurut Cecep Darmawan, program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga merupakan upaya memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya. Meski ada kekhawatiran soal penggunaan dana, ia menegaskan bahwa MBG sudah memenuhi persyaratan konstitusional.
“Special Plan ini justru menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pendidikan melalui pendekatan holistik, termasuk memperhatikan aspek kesehatan,” kata Cecep Darmawan.
Oce Madril menambahkan bahwa penganggaran MBG dalam APBN 2026 sesuai dengan prinsip belanja wajib yang diatur dalam UUD 1945. Ia menyoroti bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai 20 persen dari total anggaran, sehingga memenuhi standar minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Analisis Efisiensi dan Transparansi dalam Pelaksanaan MBG
Dalam Special Plan, tata kelola MBG dinilai sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program. Cecep Darmawan menekankan bahwa adanya risiko korupsi, seperti rente atau pembajakan anggaran, bukanlah alasan untuk menghentikan MBG, melainkan tanda bahwa sistem ini perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.
“Dengan tata kelola yang baik, MBG bisa menjadi salah satu program prioritas dalam Special Plan, yang seharusnya mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan,” tambah Oce Madril.
Kedua ahli sepakat bahwa dana yang dialokasikan untuk MBG harus dikelola secara proporsional, agar tidak mengganggu program pendidikan lainnya. Mereka juga menyarankan bahwa prioritas penyaluran dana harus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang paling rentan, seperti peserta didik dari keluarga miskin atau wilayah tertinggal.
Pengaruh Special Plan terhadap Pendidikan Nasional
Special Plan ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan dan kesehatan anak-anak. Cecep Darmawan menegaskan bahwa pelaksanaan MBG yang baik bisa meningkatkan kinerja pendidikan, terutama di daerah yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi program ini dengan kebijakan lain yang terkait.
Oce Madril menjelaskan bahwa dalam rangka Special Plan, MBG harus tetap dilihat sebagai bagian dari upaya memenuhi tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan pendidik dan peserta didik. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Strategi Peningkatan MBG
Dalam Special Plan, keterlibatan pemangku kepentingan dianggap sebagai kunci sukses MBG. Cecep Darmawan menekankan bahwa sekolah, komite, orang tua, serta dunia usaha harus menjadi mitra utama dalam pengelolaan dana. Hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program, serta meminimalkan potensi kesalahan distribusi.
“Special Plan ini bukan hanya tentang anggaran, tetapi juga tentang kolaborasi antarlembaga untuk memastikan MBG diterapkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Oce Madril menambahkan bahwa dana yang dialokasikan dalam Special Plan harus dirancang secara strategis agar bisa mengakomodasi kebutuhan pendidikan lainnya, seperti peningkatan kualitas guru dan sarana pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa MBG bisa menjadi benchmark dalam penilaian keberhasilan program pendidikan di masa depan.
Kasus Uji Materi dan Langkah Selanjutnya
Pembahasan dalam sidang uji materi ini terjadi dalam tiga perkara berbeda, termasuk Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Nomor 52/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Dalam Special Plan, sidang akan dilanjutkan pada Rabu (1/7) untuk mendengarkan keterangan saksi dari DPR RI dan pemerintah. Langkah ini diperlukan untuk menyelesaikan persidangan dan menentukan apakah MBG layak diimplementasikan sesuai dengan konstitusi.
