Menteri PKP: BSPS di Sumedang Transparan via Skema PTT
Key Strategy menjadi prioritas utama dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT) akan memastikan transparansi dan efisiensi anggaran, sebagai bagian dari Key Strategy yang mengubah cara pemberdayaan masyarakat. Dalam kunjungan ke Sumedang, Senin, ia menjelaskan bahwa PTT tidak hanya memberi kesempatan warga membandingkan harga bahan bangunan, tetapi juga mendorong proses negosiasi langsung dengan toko, sehingga penghematan bisa dirasakan oleh keluarga penerima manfaat. “Kebijakan ini dilakukan agar Key Strategy dapat menjangkau masyarakat secara maksimal, sambil mengurangi risiko korupsi,” ujar Maruarar, yang menekankan keberhasilan Key Strategy dalam meningkatkan kualitas bangunan secara langsung.
Penerapan Skema PTT untuk Transparansi Anggaran
Key Strategy pada BSPS Sumedang dijalankan melalui skema PTT yang mengubah mekanisme pemberian bantuan. Dengan skema ini, warga tidak hanya diberikan akses ke bahan bangunan secara terbuka, tetapi juga bisa menilai kualitas dan harga berdasarkan data real-time. “PTT adalah bagian dari Key Strategy yang memastikan penggunaan dana tidak terbuang sia-sia. Warga bisa memilih toko terbaik, baik berdasarkan kualitas maupun nilai tawar,” terang Maruarar. Selain itu, pemerintah juga menambahkan bantuan dalam bentuk cat, yang memungkinkan penerima manfaat menggunakannya untuk membeli bahan tambahan atau kebutuhan rumah tangga, dengan penghematan mencapai Rp6 juta per unit. “Keuntungan finansial kembali kepada masyarakat, melalui Key Strategy yang fokus pada transparansi dan keterlibatan aktif,” tambahnya.
Skema PTT di Sumedang telah menghasilkan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan. Bantuan diberikan secara terbuka, sehingga semua pihak bisa mengawasi setiap tahap pengadaan material. Maruarar juga menyebutkan bahwa skema ini membantu mengidentifikasi toko yang sering melakukan praktik tidak transparan, seperti pungutan tanpa bukti. “Jika ada pungutan, warga bisa melihat bukti melalui foto atau video. Ini memastikan bahwa Key Strategy berjalan secara akuntabel,” jelasnya. Dengan pendekatan ini, program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Program BSPS Sumedang Tumbuh Pesat
BSPS Sumedang pada 2026 menargetkan 2.060 unit, meningkat dari 300 unit pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan keberhasilan Key Strategy dalam memperluas cakupan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini sekarang tidak hanya fokus pada penyediaan bantuan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui partisipasi tukang bangunan, warung makan, pendamping, dan toko material. “Dengan Key Strategy ini, kami memastikan bahwa setiap langkah pengembangan perumahan memberikan dampak positif kepada seluruh elemen masyarakat, dari rantai pasok hingga pekerjaan di lapangan,” tambahnya.
Sejumlah angka menunjukkan pertumbuhan signifikan program BSPS di Sumedang. Dengan alokasi ke 187 desa dan 26 kecamatan, pemerintah daerah berupaya memastikan akses bantuan yang merata. Selain itu, program ini juga diharapkan meningkatkan peningkatan pendapatan keluarga melalui pendampingan dan pelatihan kerja. “Setiap unit BSPS memberikan manfaat ekonomi yang bisa berdampak jangka panjang,” ujar Maruarar. Ia menambahkan bahwa Key Strategy ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan perumahan layak huni, sambil memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebutkan bahwa integrasi BSPS dengan program lain, seperti Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dan BPJS Kesehatan, memperkuat tujuan Key Strategy dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses Kurda yang menawarkan bunga 3 persen per tahun di Bank Sumedang, penerima BSPS bisa menggunakannya untuk menambah penghasilan. “Selain bantuan material, BSPS juga memberikan pelatihan kerja, sehingga warga bisa mengembangkan usaha mereka sendiri,” jelas Dony. Ia berharap Key Strategy ini bisa membentuk siklus positif, di mana penerima manfaat tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
“Dengan Key Strategy ini, kami menggabungkan berbagai program agar manfaatnya lebih luas. Bantuan material, pelatihan, dan akses kredit akan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan,” tutur Dony. Pemerintah daerah juga memberikan pelatihan pendampingan, yang diharapkan meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola proyek perumahan mereka sendiri. “Keberhasilan Key Strategy di Sumedang menunjukkan bahwa transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam mencapai efisiensi dan keberlanjutan,” pungkasnya.
Menteri PKP menambahkan bahwa Key Strategy ini tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan akses perumahan. Dengan PTT, warga tidak hanya terlibat dalam pemilihan bahan bangunan, tetapi juga diberikan edukasi tentang cara mengelola dana bantuan secara efektif. “Kebijakan ini merupakan bagian dari Key Strategy untuk memastikan bahwa bantuan tidak hanya diberikan, tetapi juga dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya. Pemerintah pusat dan daerah terus berkomitmen untuk memperluas skema PTT ke daerah lain, sebagai upaya membangun model transparansi yang bisa diikuti secara nasional.
