OJK Yakin Data Sensus Ekonomi Aman, Minta Masyarakat Waspada Penipuan
Key Strategy – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tengah memperkuat kolaborasi untuk memastikan keamanan data Sensus Ekonomi (SE) 2026. Meski OJK yakin proses pengumpulan data telah dijaga dengan ketat, mereka tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan yang bisa terjadi saat survey dilakukan. Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK, menekankan bahwa keamanan data adalah key strategy utama dalam menghindari kesalahan interpretasi atau penyalahgunaan informasi oleh pihak luar.
“Dengan key strategy yang diterapkan BPS, kita yakin data sensus ini aman. Namun, kita tidak boleh lengah karena ada pihak yang mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu masyarakat melalui identitas yang tidak jelas,”
Pentingnya Sensus Ekonomi dalam Pengambilan Keputusan
Sensus Ekonomi 2026 dianggap sebagai alat penting dalam memperjelas kondisi perekonomian Indonesia. Friderica menyoroti bahwa data ini akan menjadi dasar bagi OJK dalam memantau kebijakan keuangan dan menilai kinerja sektor jasa keuangan. “Data sensus ekonomi tidak hanya untuk menggambarkan keadaan saat ini, tetapi juga untuk memprediksi tren masa depan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi secara akurat sangat krusial untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan realitas nyata.
Kolaborasi antara OJK dan BPS selama Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sebelumnya menjadi key strategy yang efektif. Friderica mengungkapkan bahwa metode survei yang sama diterapkan dalam Sensus Ekonomi 2026, termasuk penggunaan teknologi digital untuk meminimalkan risiko kebocoran data. “Kami yakin proses ini berjalan lancar, tetapi tetap perlu edukasi publik agar tidak menjadi korban penipuan,” imbuhnya.
Langkah-Langkah untuk Memastikan Keamanan Data
Friderica mengatakan bahwa masyarakat diwajibkan untuk memverifikasi identitas petugas lapangan sebelum memberikan data pribadi. “Pastikan bahwa petugas yang mengunjungi rumah memiliki ID card resmi dan menunjukkan surat tugas dari BPS. Jika ragu, masyarakat bisa langsung memeriksa ke RT/RW terdekat,” saran dia. Ia juga menekankan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan diperjualbelikan.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa proses pengumpulan data telah dijaga dengan SOP yang ketat. “Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan data, baik selama survei daring maupun pendataan langsung. Data ini tidak akan digunakan untuk keperluan perpajakan atau pungutan lain,” jelasnya. Selain itu, BPS juga menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jelas tentang cara penggunaan data.
BPS sedang menjalankan Sensus Ekonomi 2026 dengan dua tahap utama. Tahap pertama melalui pengisian daring pada Mei-Juni 2026, sementara pendataan langsung (door-to-door) dilakukan dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk mencakup warga yang belum terdaftar. Metode ini dirancang agar hasil survei lebih akurat dan dapat mendorong pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam key strategy yang dijalankan, OJK dan BPS juga menyediakan fasilitas seperti pelatihan bagi petugas lapangan dan sistem pelaporan jika terjadi kesalahan data. “Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan yakin bahwa data yang diberikan aman, tetapi tetap perlu kerja sama dari mereka untuk memastikan kejelasan,” tambah Friderica. Ia berharap kampanye kesadaran publik tentang sensus ekonomi dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kualitas data yang terkumpul.
Dengan peningkatan partisipasi masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi salah satu key strategy pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, data ini juga akan membantu OJK mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keuangan dan menetapkan langkah-langkah penguatan di masa depan. “Sensus ekonomi adalah bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas informasi ekonomi dan membangun kepercayaan publik,” pungkas Friderica.
